Keluarga Jokowi Dapat Keistimewaan dari PDIP, Pengamat Ingatkan Jangan Sampai Mereka Lupa Sejarah

Suara.com - Manuver yang dilakukan Relawan Gibran Jokowi di Solo yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024 menimbulkan pertanyaan mengenai dukungan keluarga orang nomor satu di Indonesia saat ini terhadap Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, dalam deklarasi bakal capres yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Istana Batu Tulis pada Jumat 21 April 2023, hadir Presiden Jokowi.

Merespons hal tersebut, pengamat politik sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdus Salam menyebut, jika manuver relawan Wali Kota Surakarta yang mendukung Prabowo Subianto bisa merugikan Gibran hingga Presiden Joko Widodo.

"Keadaan tersebut tentu dipahami oleh pak Jokowi agar bisa menertibkan anaknya. Sebab, kalau mereka lupa sejarah, hal itu potensial bisa merugikan relasi ke depannya dan tentu itu patut disesalkan," ujar Surokim seperti dikutip Antara pada Minggu (21/5/2023).

Masih menurut Surokim, Jokowi ke depannya harus bisa lebih berhati-hati.

Bahkan, ia menyebut lebih elok, jika Jokowi terus bisa satu frekuensi dengan PDIP terkait dengan Pilpres 2024.

"Ada banyak faktor yang membuat Presiden Jokowi harus tegak lurus dengan PDIP. Relasi itu sejauh ini bisa terjaga baik selama ini. Semua orang di republik ini juga tahu bahwa naiknya Pak Jokowi di eksekutif tidak lepas dari restu PDIP," katanya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar Jokowi hingga Gibran menjadi kacang yang lupa kulitnya karena ada jasa PDIP yang mengusung mereka.

"Saya pikir PDIP dengan jasa baiknya selama ini telah membawa Presiden Jokowi dan keluarga pada tujuh kemenangan selama hampir 20 tahun. Yakni dua kali wali kota, satu kali Gubernur DKI Jakarta dan dua kali presiden plus Wali Kota Solo untuk Gibran dan Medan untuk Bobby. Satu keistimewaan yang bahkan tidak didapatkan oleh keluarga Bung Karno sekalipun," ujarnya.

Menurutnya, ada faktor kesejarahan panjang yang tidak bisa diabaikan dan dilupakan dalam relasi khusus tersebut.

Hal itu seharusnya tidak dicederai karena bisa berpotensi membuat disharmoni.

"Pak Jokowi, Bu Mega, dan PDIP adalah trisula tidak bisa dipisahkan dalam membangun sejarah perjalanan bangsa selama dua dekade ini. Dan sejarah itu saya pikir perlu dipahami juga oleh keluarga Pak Jokowi agar selalu bisa saling menguatkan," ucapnya.