Lebih Pilih Calonkan Ganjar Ketimbang Puan di Pilpres 2024, Denny Indrayana Sebut Megawati Negarawan

Suara.com - Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai seorang negarawan.

Sebab Megawati telah berani memilih Ganjar Pranowo ketimbang Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) dari PDIP.

Hal itu disampaikan Denny melalui surat yang ditujukan kepada Megawati pada Jumat (2/6/2023).

"Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani," tulis Denny dalam suratnya.

Dalam suratnya kepada Mega, Denny menyampaikan kekhawatirannya tentang adanya wacana penundaan pemilu.

"Niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu," kata Denny.

Denny berujar, penundaan pemilu merupakan suatu hal yang ditentang keras oleh PDIP sejak masa Orde Baru.

"Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi," kata Denny.

Khawatir Pemilu Ditunda

Sebagai informasi, Denny Indrayana menyurati Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Surat tersebut berisikan kekhawatirannya tentang penundaan Pemilu 2024.

"Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," demikian isi surat Denny dikutip Suara.com, Jumat (2/6/2023).

Dalam suratnya, Denny mengaku risau dengan hukum di Indonesia yang sudah bercampur aduk dengan kepentingan politik.

"Saya risau dengan hukum di tanah air.Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024," jelas Denny.

Denny menilai Megawati merupakan sosok yang paling keras menolak penambahan masa jabatan presiden.

"Saya lihat, ibu paling tegas menolak presiden tiga periode. Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi," ujarnya.