Bantah Copot Suharso Karena Sering Temui Anies Baswedan, PPP Sebut Denny Indarayana Bikin Gaduh

Suara.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi membantah pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang menyebut eks ketua umum, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya karena menemui bakal calon presiden Anies Baswedan sebanyak empat kali.

Bahkan, pria yang akrab disapa Awiek itu menyebut Denny hanya membuat gaduh melalui pernyataan yang dibuatnya.

"Yang suka bikin gaduh di luar peserta pemilu. Kita dikejutkan dengan tweet yang dari Australia, dulu ahli tata negara dan sekarang bukan, jadi hal-hal seperti itu justru yang membuat gaduh," kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/6/2023).

Lebih lanjut, Awiek merasa dituduh karena Denny menyebut PPP mencopot Suharso karena menemui Anies sebanyak empat kali.

"PPP dituduh juga bahwa Pak Harso diganti gara-gara empat kali ketemu Anies. Itu kan data-data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ucap Awiek.

"Kami malah berpikir sekalian buat gaduh biar kita laporkan ke polisi, karena menuduh tanpa buktikan adalah fitnah," tambah dia.

Padahal, lanjut dia, partai-partai politik peserta pemilu justru berkomitmen untuk menjaga stabilitas politik.

"Jadi kalau partai politik berkontestasi itu hal yang biasa saja, perbedaan itu hal yang biasa, soal menjaga stabilitas politik supaya tidak gaduh yang memang sudah menjadi komitmen bersama," tandas Awiek.

Sebelumnya, Denny menyebut pemberhentian Suharso sebagai Ketua Umum PPP disebabkan oleh pertemuannya dengan Anies Baswedan.

Salah satu hal yang diungkapkan Denny dalam suratnya untuk DPR ialah ada kader utama PPP yang mengungkap alasan pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP.

"Suharso Monarfa misalnya diberhentikan sebagai Ketua umum partai. Ketika saya bertanya kepada seorang kader utama PPP, kenapa Suharso dicopot, sang kader menjawab ada beberapa masalah, tetapi yang utama karena 'Empat kali bertemu Anies Baswedan'," tulis Denny.

Menurut dia, pencopotan Suharso yang diklaim berkaitan dengan Anies merupakan salah satu contoh upaya mengganggu kedaulatan partai politik. Dia menilai upaya mengganggu kedaulatan partai diganggu apabila ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024.