Infografis
Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara terkait isu kontrak politik antara calon presiden Ganjar Pranowo dengan PDIP yang menyebut penyusunan kabinet akan dilakukan sepenuhnya oleh partai, bukan Ganjar.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, informasi itu memang sudah beredar. Namun ia meragukan kebenaran informasi yang sebelumnya dihembuskan kader PSI Ade Armando.
"Informasi itu memang berseliweran, salah satunya yang sudah pasti menginformasikan adalah Ade Armando. Tapi kok saya meragukan informasi itu," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
PPP sebagai partai pendukung Ganjar lantas membeberkan rekam jejak Ganjar yang dinilai merupakan sosok taat kontitusi. Terlebih Ganjar sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR hingga gubernur.
"Apa iya hak prerogratif seorang presiden dia gak tahu. Pasti Pak Ganjar tahu dan namanya membentuk kabinet itu hak prerogratif dari presiden. Pak Ganjar itu tahu, Bu Mega pasti itu tahu karena beliau pernah jadi presiden. Jadi saya meragukan klaim dari Ade Armando itu," kata Baidowi.
Menurut Baidowi apa yang menjadi pernyataan Ade Armando memang konteksnya bertanya, bukan menuduh. Karena itu, ia hanya menjawab pertanyaan Ade Armando mengenai ada kontrak politik Ganjar dengan PDIP.
"Namanya orang bertanya ya kita jawab, kan gitu. Kita jawab bahwa belum pernah mendengar itu secara resmi dan kami meragukan informasi tersebut marena semua tahu konsitusi telah mengatur, hak prerogratif menyusun kabinet itu ada di presiden," tuturnya.
Sementara, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah membantah jika bakal calon presiden Ganjar Pranowo memilki kontrak politik dengan PDIP. Kontrak politik yang dimaksud yakni apabila Ganjar menang Pilpres maka nanti penyusunan kabinet pemerintahan akan dilakukan sepenuhnya oleh PDIP.
"Jadi saya tegaskan tidak ada kontrak politik apa pun antara PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar Pranowo. Satu-satunya kontrak politik beliau dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," kata Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan," sambungnya.
