Suara.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi mengungkapkan, pada 19 Juni 2023, jumlah produk tayang di E-Katalog / Katalog Elektronik tercatat telah ada lebih dari 5 juta produk.
Catatan tersebut praktis membuat LKPP RI berhasil memenuhi target jumlah tayang produk di Katalog Elektronik, yang ditetapkan sebelumnya hanya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Secara lengkap, LKPP mencatat hingga minggu ketiga Juni 2023, jumlah yang tayang dalam Katalog Elektronik mencapai 5.034.134 produk.
“Dari jumlah produk yang ada saat ini, nilai transaksinya sudah mencapai Rp89 triliun. Memang masih jauh dari target, namun ini masih pertengahan tahun dan saya yakin, target yang ada dapat kita capai di akhir tahun,” ujar Hendi, sapaan akrab Kepala LKPP, saat memberikan arahan dalam giat Pembubuhan Paraf Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik (RUU PBJ Publik), Selasa (20/6/2023), di Jakarta.
Dalam kesempatan ini, Hendi mengungkapkan, dalam RUU PBJ Publik yang naskahnya telah rampung disusun oleh Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) akan mendorong pengadaan yang pro usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi), produk dalam negeri (PDN) dan digitalisasi pengadaan. Upaya-upaya dorongan tersebut, ia yakini akan mampu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih maju.
"Pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian karena kita bisa melalui proses yang sedemikian rupa, hingga sampai pada proses pemarafan RUU PBJ Publik oleh panitia antar kementerian pada hari ini," sebut Hendi.
"Mudah-mudahan apa yang sedang kita upayakan ini berjalan dengan baik, dan undang-undang pengadaan barang / jasa publik ini bisa segera disahkan oleh DPR RI," ujar mantan Wali Kota Semarang dua periode tersebut.
Hendi menambahkan, dengan disahkannya RUU PBJ Publik, maka target-target terkait pengadaan barang/jasa yang telah diamanatkan oleh Presiden akan dapat dicapai. Pada kesempatan ini juga disampaikan, proses realisasi belanja pada 2023 telah mencapai pengadaan 29% atau sekitar Rp309 triliun, yang mana belanja PDN-nya telah mencapai 88%.
Direktur Jenderal Peraturan dan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Asep Nana Mulyana hadir dalam kesempatan tersebut dan menyatakan komitmennya mendukung proses RUU PBJ Publik untuk bisa segera selesai.
"Kalau semua kementerian / lembaga sepakat, satu hari dua itu selesai," kata Asep.
TERPOPULER
