REGIONAL:
Suara.com - Posisi Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Paetai Golkar terancam seiring rapat yang digelar Dewan Pakar Partai Golkar pada Minggu (9/7/2023) malam. Rapat itu diketahui digelar untuk mengevaluasi hasil Musyawarah Nasional atau Munas 2019 yang isinya mendukung Airlangga sebagai calon presiden 2024.
Menurut Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, ada potensi pergantian ketua umum apabila Dewan Pakar bersepakat mengevaluasi dan mengubah hasil Munas 2019. Tentu mengubah keputusan tersebut harus melalui Munas Luar Biasa atau Munaslub dan di sini lah posisi Airlangga sebagai ketum berpeluang dibicarakan ulang.
"Ya apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus Munaslub kan, karena harus mengubah keputusannya," kata Ridwan kepada wartawan, Minggu (9/7/2023).
Ridwan menegaskan Munaslub nantinya mengutamakan pengubahan hasil Munas 2019 sesuai hasil evaluasi Dewan Pakar. Tetapi di luar itu tentu terbuka opsi mencari pengganti Airlangga, menyusul direvisinya hasil Munas 2019.
"Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," kata Ridwan.
"Tapi berpeluang juga karena Munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," ujarnya.
Tak lagi Mau Capreskan Ketua Umum Airlangga?
Dewan Pakar Partai Golkar melakukan rapat. Rapat itu terkonfirmasi digelar di kediaman Ketua Dewan Partai Golkar Agung Laksono di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur pada Minggu (9/7) malam.
Informasi terkait pelaksanaan rapat ini dikonfirmasi Ridwan Hisjam. Ia mengatakan rapat Dewan Pakar Partai Golkar memang harus digelar kembali untuk mendengarkan masukan dari para pimpinan dan anggotanya.
Tentu yang menjadi pembahasan ialah seputas isu nasioonal yang aktual. Posisi Partai Golkar dalam Pileg 2024 juga menjadi pembahasan. Adapun teranyar rapat akan membahas dan mengevaluasi keputusan Musyawarah Nasional atau Munas Partai Golkar pada Desember 2019, yang memutuskan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden mendatang.
Keputusan Munas 2019 itu yang turut dibahas untuk kemudian dievaluasi. Evaluasi dilakukan lantaran sampai dengan saat ini Golkar tidak memiliki arah yang jelas, kendati ada putusan Munas tersebut.
"Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," kata Ridwan.
Ridwan juga menyoroti posisi Golkar di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama PAN dan PPP. Menurutnya meski sudah satu tahun berjalan, arah KIB belum jelas. Mengingat ada PPP yang lebih dulu menetapkan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, sementara Golkar dan PAN masih bergeming.
"Nah ini kita akan evaluasi, dalam artian dibahas lah. Karena fungsinya Dewan Pakar ini kan para pemikir lah, senior-senior Partai Golkar yang sudah berpengalaman, baik di pemerintahan, legislatif, mantan gubernur juga ada di sini, dan juga senior-semior organisasi Partai Golkar," kata Ridwan.
Ridwan menuturkan ketidakjelasan arah Golkar membuat mesin partai bak tidak bertenaga. Padahal para pengurus dan kader di bawah menanti-nanti sinyal ke mana arah Golkar berlabuh, alhasil seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai daerah menjadi loyo dan berdampak terhadap tergerusnya suara Golkar di beberapa hasil survei.
"Jadi ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nakhodanya kan akan ke mana," kata Ridwan.
Dalam rapat Dewan Pakar, Ridwan bakal meminta agar Dewan Pakar membuat rekomendasi. Meski ia nilai sudah terlambat, tetapi rekomendasi itu tetap harus dikeluarkan Dewan Pakar. Adapun rekomendasinya ialah meminta Airlangga selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk mundur dari kabinet.
Menurut Ridwan selama Airlangga duduk di kabinet maka posisinya akan terus terikat dengan kebijakan-kebijakan kabinet. Padahal di satu sisi posisi Airlangga adalah Ketua Umum Partai Golkar. Ditambah lagi dengan adanya hasil Munas 2019 yang memandatkan mendukung pencapresan Airlangga selaku ketua umum.
"Kecuali pada tahun 2019 itu tidak ada keputusan itu, itu tidak ada masalah sehingga partai bisa bermain dengan lincah, dengan baik, ya kan tanpa mengganggu posisi ketua umum di kabinet. Karena tidak ada keputusan ini, kalau ada keputusan akhirnya dia ditawan dia mah, Golkar juga ditawan dengan keputusan Munas itu," tutur Airlangga.
TERPOPULER