DPP Golkar Tegaskan Tak Ada Munaslub untuk Lengserkan Airlangga dari Kursi Ketua Umum

Suara.com - Partai Golkar angkat bicara ihwal adanya dorongan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub untuk melengserkan Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum.

Dorongan Munaslub itu berasal dari eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F. Paulus menegaskan tidak ada rencana Munaslub. Ia lantas mengingatkan kembali tentang tiga poin rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar yang tidak ada sama sekali menyinggung Munaslub.

"Nggak ada. Di rapat Dewan Pakar itu nggak ada kok," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Lodewijk juga menanggapi ihwal politisi Partai Golkar yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Airlangga hingga akhirnya mendorong pergantian ketum.

"Ya, kepala orang isinya macam-macam, kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas dari dewan pakar tidak ada," kata Lodewijk.

Adapun dalam pertemuan eksponen Partai Golkar pada Rabu kemarin, Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam menyebutkan sejumlah figur potensial yang dirasa selevel dan bisa menggantikan posisi Airlangga di Golkar. Berkaitan dengan ini, Lodewijk turut memberikan komentar.

"Ya, hampir semuanya disebut," kata Lodewijk.

Bamsoet hingga Luhut Dinilai Cocok Pimpin Golkar

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menerima rekomendasi dari eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ridwan yang hadir dalam pertemuan para eksponen di Hotel Sultan, Jakarta juga turut menerima surat terbuka dari eksponen perihal kepemimpinan Airlangga yang dianggap buruk sehingga perlu ada penggantian ketua umum.

Menurut Ridwan ada sejumlah tokoh potensial yang bisa menggantikan posisi Airlangga, apabila Munaslub terwujud.

"Kalau sekarang, menurut pendapat saya karena ini tinggal enam bulan sampai Februari, harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi super hebat, sudah super hebat lagi ya kan," kata Ridwan di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Ia lantas menyebutkan sejumlah figur, mulai dari tokoh Golkar yang kini menjabat di pemerintahan, semisal Menko Maritim dan Invesitasi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan.

"Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga, ya Opung Luhut Binsar Pandjaitan, itu kalau mau dilihat yang super hebat. Kalau Airlangga dibilang tadi menko ya kalau menko itu kan sekarang dia bantu apa itu, marinves, investasi," kata Ridwan.

Selain Luhut, ada sosok lain yang menurut Ridwan juga cocok menjadi suksesor Airlangga di Partai Golkar. Mulai dari Menko PMK Muhadjir Effendy yang disebut pernah menjadi pengurus Golkar Malang saat zaman orde baru.

Selain Muhadjir, jajaran Menko yang selevel dengan Airlangga adalah Menkopolhukam Mahfud MD, tetapi dikatakan Ridwan. Mahfud tidak pernah di Golkar

"Terus ada lagi yang di pemerintahan, Pak Bahlil nah pernah menjadi pengurus Golkar terus ada lagi Pak Agus Gumiwang itu juga apa namanya itu itu yang ada di situ. Terus ada lagi Menpora yang lagi sekarang tapi kan enggak ada mungkin, enggak masuk kriteria, belum masuk kriteria," kata Ridwan.

Sementara itu tokoh di luar eksekutif yang dirasa cocok menjadi pengganti Airlangga adalah Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

"Di luar pemerintahannya ya calonnya itu saja ada Pak Bamsoet, ada saya," kata Ridwan.

Dorong Munaslub

Sebelumnya, eksponen Partai Golkar yang tergabung dalam pertemuan para Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub untuk mengganti posisi Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar.

Dorongan itu didasarkan dari penilaian mereka terhadap kepengurusan Airlangga hingga arah politik Golkar yang belum jelas. Mengingat Golkar hingga kini masih ngotot mencalonkan Airlangga sebagai capres, tetapi di satu sisi elektabikitas Airlangga hanya satu persen.

Secara logika, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menilai hal tersebut sulit, terlebih untuk memenangkan kontestasi. Pasalnya untuk menjadi pemenang Pilpres butuh perolehan suara 50 plus 1.

Sementara itu terkait arah koalisi, Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar juga turut menyoroti. Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI, Lawrence T.P Siburian yang menjadi perwakilan pemrakarsa menilai kekinian hanya tinggal PAN yang masih memungkinkan untuk berkoalisi dan membentuk poros baru dengan Golkar. Tetapi ia tidak yakin poros baru itu akan bisa membawa kemenangan bagi Golkar.

"PAN punya 7 persen, Golkar punya 14 persen kalau digabung 21 persen. Tapi kalau ini begabung maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah," kata Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).

Atas salah satu pertimbangan tersebut, mereka lantas mendorong dan meminta adanya Munaslub dengan dimulai dari pelaksaan rapat pimpinan nasional atau rapimnas lebih dahulu.

"Oleh karena itu lah kita menyampaikan secara terbuka hal ini dan kita minta supaya segera dilakukan rapimnas dan setelah rapimnas, munaslub menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Lawrence.

Lawrence mengatakan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan para ketua DPD Partai Golkar dari tingkat I hingga tingkat II terkait rencana penggantian Airlangga dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

"Kita pun sudah komunikasi dengan mereka hanya semua tutup mulut krena sekarang ini mau Pileg mereka menunggu DCT, nama mereka jangan sampai dicoret dan kalau boleh nomor mereka nomor kecil. Jadi semua tutup mulut tapi kita tidak bisa dibodoh-bodohi," tuturnya.

Adapun pertemuan Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar turut dihadiri Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Dalam pertemuan ini, pemrakarsa turut menyampaikan surat terbuka kepada Ridwan untuk diteruskan kepada

"Dan akan saya teruskan kepada instansi Dewan Pakar dan untuk selanjutnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar di dalam rangka penyelematan Partai Golkar di dalam Pemilu 2024," kata Ridwan

Salah satu kesimpulan di dalam surat terbuka adalah penilaian buruk terhadap kepemimpinan Airlangga.

"Kita akan sampai pada kesimpulan bahwa kepemimpinan Saudara Airlangga Hartarto kepemimpinan yang terburuk sepandang sejarah Partai Golkar," tulis surat terbuka.