Suara.com - PDI Perjuangan akhirnya menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo melantik Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. PDIP sebagai partai utama pengusung pemerintahan Jokowi menghormati keputusan presiden tersebut.
"Terkait dengan siapa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang dihormati oleh PDI Perjuangan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (17/7) malam.
Hasto menuturkan, langkah tersebut untuk mengefektifkan kerja kabinet Indonesia maju, agar legasi dari Presiden Jokowi dapat ditambah.
Meski demikian, Hasto melihat pelantikan ini di luar kebiasaan Presiden Jokowi yang biasanya melaksanakan agenda penting pada Rabu Pon.
"Yang istimewa dari pelantikan menteri dan wakil menteri kali ini serta Wantimpres, mengapa hari Senin? Padahal, biasanya Pak Presiden Jokowi itu hari Rabu. Nah, sehingga itulah yang harus dicari jawaban," ujar Hasto.
Saat ditanya bagaimana sikap PDIP atas langkah Presiden Jokowi mengangkat Budi Arie yang merupakan representasi organ sukarelawan, Hasto menilai hal itu tak ada masalah. Hasto menilai sukarelawan merupakan rakyat Indonesia juga.
"Apalagi juga telah berjuang, ya, di dalam pemenangan Presiden Jokowi dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya, tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari Presiden," ucap Hasto.
Hasto juga menjawab pertanyaan apakah pengangkatan Budi Arie sebagai bentuk Presiden Jokowi mendukung Prabowo. Sebab, Budi Arie disebut-sebut mendukung Prabowo.
Hasto menegaskan dukungan dari organ sukarelawan Projo sampai saat ini masih ambigu.
Baca Juga: Sentilan Surya Paloh Soal Revolusi Mental Jokowi Berbalas Sindiran PDIP
"Buktinya ada Projo dari Jawa Barat, ya, memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo. Dukungan ini, kan, belum final," kata Hasto.
Terlepas dari itu, lanjut Hasto, PDIP menilai pengangkatan Budi Arie demi mengisi kekosongan jabatan Menkominfo. Dengan adanya menteri definitif, PDIP berharap sang menteri bisa mempercepat suatu pembangunan infrastruktur berkaitan dengan sistem telekomunikasi nasional.
"Agar kita berdaya saing dengan negara-negara lain," tuturnya.
