Infografis
Suara.com - Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2023 hingga 2028 memastikan pihaknya tidak memperbolehkan presiden dua periode mengajukan diri sebagai calon wakil presiden atau cawapres.
Penegasan ini terdapat dalam putusan penolakan gugatan uji materiil Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang disahkan oleh Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa (18/7/2023).
Gugatan uji materiil tersebut diajukan oleh Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwopranjono. Terdapat dissenting opinion dalam Putusan Nomor: 56/PUU-XXI/2023, yakni terkait pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum.
Pasal 169 huruf n tersebut berbunyi: “Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”
Berkaitan dengan hal itu, berikut ini profil Anwar Usman selaku Ketua MK.
Merujuk situs MK RI, Anwar Usman lahir pada tanggal 31 Desember 1956. Anwar berkecimpung di dunia hukum setelah menjadi salah satu hakim konstitusi pasca menyelesaikan pendidikan jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.
Pendidikan Anwar Usman dimulai di SDN 03 Sila, Bima, NTT pada tahun 1969. Selama 6 tahun, ia melanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri dan tamat pada tahun 1975.
Setelah itu, ia bekerja sebagai guru honorer di SD Kalibaru di Jakarta. Anwar kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum dan berhasil lulus pada tahun 1984.
Anwar Usman adalah salah satu dari sedikit orang yang memilih jurusan tersebut, karena banyak yang melanjutkan ke IAIN Fakultas Tarbiyah atau Syariah, dan lainnya.
Baca Juga: Jokowi Penasaran Sosok Cawapres Anies Baswedan, Politisi PKS Beberkan Inisialnya TS
Selama menjadi mahasiswa, Anwar aktif dalam kegiatan teater di bawah pengawasan Ismail Soebardjo. Anwar juga tercatat menjadi anggota Sanggar Aksara dan beradu akting dengan film yang dibintangi Nungki Kusumastuti, Frans Tumbuan dan Rini S Bono.
