Anies Mau Cawapres Kriteria Nol, Demokrat: yang Penting Bisa Menang Pilpres 2024

Suara.com - Partai Demokrat menyerahkan penentuan bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan kepada Anies Baswedan.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menanggapi siapa sosok yang sekiranya memenuhi kriteria nol sebagai pendamping Anies.

"Kita tunggu saja keputusan dan pengumuman dari Mas Anies," kata Teuku dihubungi, Jumat (21/7/2023).

Teuku menegaskan bahwa yang terpenting bagi Demokrat, bakal cawapres nantinya dapat membawa kemenangan bagi Anies dan Koalisi Perubahan.

"Yang penting bagi Demokrat siapa pun yang dipilih dapat membawa Mas Anies berlayar, menang dan dilantik," kata Teuku.

Sebelumnya, Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan ini mengatakan Anies sudah menyampaikan terkait kriteria nol dalam menentukan bakal calon wakil presiden.

"Benar, Bacapres Anies Rasyid Baswedan sudah menyampaikan kepada Tim 8," kata Teuku

Teuku berujar selain kepada Tim 8, Anies turut menyampaikan tentang kriteria nol kepada ketiga ketua umum partai di Koalisi Perubahan.

Teuku mengatakan Anies menyampaikan terkait kebutuhannya terhadap sosok pendamping yang memiliki rekam jejak yang bersih.

"Dan (menyampaikan) Ketum Parpol Koalisi Perubahan bahwa beliau membutuhkan cawapres yang rekam jejaknya bebas dari potensi terkena kasus hukum," kata Teuku.

Juru Bicara Anies sekaligus Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan Sudirman Said, membenarkan Anies Baswedan mempertimbangkan keiteria nol sebagai penentu pemilihan bakal calon wakil presiden.

Sudirman mengatakan kriteria nol bukan tambahan kriteria melainkan sebagai penguat pesan dari lima kriteria yang ada dalam penentuan bakal cawapres.

"Ya, itu benar. Sudah lama Pak Anies berpandangan demikian. Karena kita ingin memulai ikhtiar perbaikan, maka akan bagus kalau pepemimpinan nasional merupakan dwitunggal yang bebas dari risiko-risiko hukum," kata Sudirman dihubungi, Jumat (21/7/2023).

Sudirman mengatakan pihaknya berkeyakinan dan berharap nantinya pemegang otoritas tidak menggunakan hukum sebagai instrumen politik.

"Kami percaya (dan berdoa) semoga pemegang otoritas tidak menggunakan hukum sebagai instrumen politik. Dalam keadaan apapun, negara kita akan berwibawa bila yang tampil di panggung kepemimpinan nasional adalah pribadi-pribadi yang bersih, kredibel, tidak koruptif, kompeten, dan punya visi besar tentang negara ini," tutur Sudirman.