Suara.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyebut, ekosistem media di Indonesia sejatinya sudah terbentuk bahkan sebelum disusunnya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang publishers rights atau jurnalisme berkualitas.
"Perlu diingat ekosistem media kita sudah terbentuk, jadi ada media-media yang hidup matinya tergantun pada platform," ujar Sekretaris Jenderal AMSI Wahyu Dhyatmika dalam diskusi daring di YouTube MNC Trijaya, Sabtu (29/7/2023).
Oleh sebab itu, AMSI sebagai organisasi wadah perkumpulan media berbasis digital punya peran krusial untuk mempertimbangkan nasib perusahaan media yang menjadi anggotanya.
"Sebagai asosiasi kami harus menimbang bagaimana dampak dari Perpres ini kepada hidup matinya anggota kami," kata Wahyu.
Bila nantinya implementasi Perpres ini justru malah menimbulkan kehancuran bagi iklim media, AMSI akan mengambil sikap.
"Kalau Perpres ini ternyata menimbulkan destruksi yang menimbulkan kerugian finansial kepada anggota-anggota AMSI tentu kami harus bersikap," ujar dia.
Sebelumnya, Google Indonesia mengkritik pemerintah Indonesia membatasi keragaman sumber berita dan hanya menguntungkan pihak tertentu dari rancangan Peraturan Presiden tentang Jurnalisme Berkualitas.
"Alih-alih membangun jurnalisme berkualitas, peraturan ini dapat membatasi keberagaman sumber berita bagi publik karena memberikan kekuasaan kepada sebuah lembaga non-pemerintah untuk menentukan konten apa yang boleh muncul online dan penerbit berita mana yang boleh meraih penghasilan dari iklan," terang Google dalam blog resminya, Selasa (25/7/2023).
Rancangan perpres itu kata Google akan mengancam media dalam menyediakan sumber informasi yang kredibel dan beragam di Indonesia.
Keberadaan itu juga menyebabkan sejumlah programnya untuk mendukung industri media di Indonesia akan sia-sia jika rancangan regulasi baru itu disahkan.
"Kami akan terpaksa harus mengevaluasi keberlangsungan berbagai program yang sudah berjalan serta bagaimana kami mengoperasikan produk berita di negara ini," terang Google.
Lebih lanjut Google, yang mengaku sudah terlibat dalam pembahasan regulasi itu sejak pertama kali diusulkan pada 2021 lalu, membeberkan ada beberapa dampak negatif jika rancangan perpres tersebut disahkan.
Pertama, berita media online akan dibatasi karena hanya segelintir penerbit atau media yang akan diuntungkan. Google tak bisa menampilkan ragam informasi, termasuk media-media kecil dari daerah yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
"Masyarakat Indonesia yang ingin tahu berbagai sudut pandang pun akan dirugikan, karena mereka akan menemukan informasi yang mungkin kurang netral dan kurang relevan di internet," terang Google.
Kedua, mengancam media dan kreator berita yang dinilai sebagai sumber informasi online utama masyarakat. Ancaman ini muncul dari pembentukan lembaga non-pemerintah yang dibentuk dan terdiri dari perwakilan Dewan Pers dan yang hanya akan menguntungkan media tradisional.
