Di Depan Menhub hingga Ridwan Kamil, Jokowi Perintahkan Evaluasi Penataan Transportasi Terpadu Kawasan Cekungan Bandung

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (3/8/2023). Dalam rapat tersebut, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi terkait penataan transportasi terpadu Kawasan Cekungan Bandung, Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai menghadiri rapat.

"Jadi kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap Cekungan Bandung atau Bandung Metropolitan dan kami diberikan waktu 1 bulan untuk melaksanakan," kata Budi dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Budi menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan setidaknya tiga moda transportasi terpadu untuk mengatasi kemacetan di kawasan Cekungan Bandung, salah satunya adalah moda transportasi kereta api. Saat ini, kereta api jalur Timur-Barat sudah tersedia dan memerlukan beberapa perbaikan.

"Usulan Pak Gubernur menjadi 3 lantai, 3 fungsi, kereta api, pedestrian dan LRT (lintas rel terpadu). Kita menggunakan tanah sendiri, jadi sangat mudah," ucapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun proyek transportasi massal berupa Bus Rapid Transit (BRT) dan juga kereta gantung. Menhub menyebut bahwa proyek BRT ditargetkan selesai pada tahun 2027 mendatang, sedangkan proyek kereta gantung akan dimulai secara bertahap.

"Pak Presiden setuju untuk menelaah lebih jauh terkait dengan Cekungan Bandung, jadi kita akan sepakati usulan dari daerah dan dari pusat tentu juga kemampuan fiskal kita," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi respon positif dari pemerintah pusat terkait rencana pembangunan transportasi masal di Cekungan Bandung. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu berharap evaluasi akan berjalan dengan baik sehingga solusi pembangunan transportasi masal di Cekungan Bandung dapat segera direalisasikan.

"Insyaallah 1-2 dari gagasan ini akan kami presentasikan di akhir bulan kembali kepada Pak Presiden di mana yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa kepresidenan Pak Jokowi ada 1-2 infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," ujar Kang Emil.

Kang Emil juga menyebut bahwa anggaran daerah tidak dapat membiayai proyek-proyek transportasi massal. Apalagi untuk Cekungan Bandung ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp100 triliun.

"Jadi per hari ini hanya 13 persen warga Cekungan Bandung yang naik public transport. Nah dinaikkan ke 50 persen, cost-nya tidak murah tapi harus dilakukan karena semakin ditunda nanti harganya hanya akan bertambah mahal."