Suara.com - Aksi demonstrasi masyarakat Air Bangis di Kantor Gubernur Sumatera Barat berujung pada penangkapan terhadap 14 orang yang terdiri dari empat warga, tujuh pendamping hukum, dan tiga mahasiswa.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam akun media sosialnya, menjelaskan bahwa aksi penolakan proyek strategi nasional (PSN) dilakukan sejak Senin (31/7/2023) lalu.
Sebanyak sekitar 1.500 orang berpartisipasi pada aksi tersebut dan menuntut dialog secara langsung dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
"Namun, hingga Jumat, 4 Agustus 2023, Gubernur Sumbar tak pernah menemui masyarakat yang berdemonstrasi. Gubernur malah menemui massa tandingan dan bersilaturahmi saat salat Subuh," demikian keterangan YLBHI seperti dikutip pada Sabtu (5/8/2023).
Lebih lanjut, YLBHI menjelaskan Risnawanto bersama Polresta Padang justru mengajak pada peserta aksi untuk kembali ke Air Bangis dengan menyiapkan bus.
Hari ini, perwakilan warga dan mahasiswa melakukan dialog dengan utusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Gubernuran Sumatera Barat.
Sementara di sisi lain, masyarakat bersholawat di Masjid Raya sambil menunggu hasil dialog antara perwakilan mereka dengan Pemprov Sumatera Barat.
"Aparat kepolisian secara brutal memasuki area masjid dengan mengenakan sepatu menangkap warga. Selain warga, enam orang pemdamping dari YLBHI-LBH Padang dan PBHI beserta beberapa mahasiswa juga turut ditangkap dan digelandang ke Mapolda Sumatera Barat," lanjut keterangan YLBHI.
Untuk itu, YLBHI mengecam perilaku aparat kepolisian yang dianggap brutal karena menangkap peserta aksi. Selain itu, YLBHI juga mendesak Kapolda Sumatera Barat Suharyono untuk segera membebaskan warga, pendamping hukum, dan mahasiswa yang ditangkap.
Baca Juga: Dijemput Wabup, Warga Pasaman Barat Unjuk Rasa di Pemprov Sumbar Ogah Pulang hingga Ada Kepastian
YLBHI juga mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi tindakan Suharyono dan anggotanya.
