Suara.com - Suara pesawat yang berakrobatik di langit Istana Merdeka, Jakarta terlihat dari tempat Faisol (52) duduk. Dia menengadah memperhatikan pesawat di sela-sela permainan caturnya bersama tukang parkir sepeda motor Lapangan Banteng.
Dia tampak tak terlalu tertarik dengan hajatan besar yang digelar di Istana Merdeka, sekitar 700 meter dari tempatnya. Sebab, merdeka bagi Faisol bukan tentang kebebasan dari penjajah sebagaimana yang saat ini dirayakan sebagian masyarakat Indonesia.
Pedagang makanan khas Betawi, kerak telor itu menilai kemerdekaan di Indonesia belum benar-benar didapatkan oleh seluruh masyarakat setelah 78 tahun Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
"Bukan merdeka dari penjajah, ini saja kita enggak merdeka, masih dikejar-kejar trantib (Satpol PP). Padahal hari kemerdekaan, masa kita enggak boleh dagang malah kejar-kejaran," kata Faisol kepada Suara.com di depan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023).
Dia bersama pedagang lainnya harus menjajakan makanan dan minuman di trotoar lantaran tidak ada lapak yang tersedia bagi pedagang setempat.
Menurut Faisol, pemerintah tidak memberi perhatian bagi para berdagang kecil yang layak dan aman sehingga tidak menjadi 'bulan-bulanan' Satpol PP.
Justru, Faisol mempersoalkan pengelola Lapangan Banteng yang dinilai memonopoli usaha. Pasalnya, dia dan sejumlahh pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan di Lapangan Banteng tidak bisa mengikuti event-event yang kerap digelar di taman tersebut.
"Besok mau ada pameran flora fauna kan ngomongnya UMKM-UMKM, itu bohong semua. Jadi, pesertanya punya event organizer-nya," ujar Faisol.
Bahkan, kata dia, umumnya event digelar di Lapangan Banteng dengan larangan membawa makanan dan minuman dari luar. Dengan begitu, kerak telor yang dijajakinya di lokasi tidak bisa dibawa pengunjung masuk ke dalam kawasan pameran.
"Yang penting mereka bikin fotonya untuk UMKM buat laporan, padahal itu bohong semua," ucap Faisol.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pedagang yang ingin berjualan di dalam Lapangan Banteng diharuskan membayar uang sebesar Rp 3 juta per bulan.
Faisol menjelaskan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang seharusnya disediakan tempat ialah UMKM yang telah menjalani pembinaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia mengaku pernah menjalani program pembinaan untuk pelaku usaha.
"Itu orang-orangnya dia. Orang-orang EO. Jadi, bukan UMKM sebenarnya yang binaan Pemda, enggak ada, bohong semua," ucapnya kesal.
Pada kesempatan yang sama, Faisol mengatakan pedagang UMKM yang belum dibina seharusnya diarahkan untuk menjalani program pembinaan, bukan dibiarkan dan ditertibkan.
"Dibina, jangan dibinasakan dong, katanya merdeka," keluhnya.
TERPOPULER
