Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, buka suara usai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan KPK.
Mahfud enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut. Dia hanya menyebut pihaknya justru merekomendasikan untuk memperkuat KPK.
Rekomendasi itu sempat disinggung dalam pertemuan yang berkaitan dengan laporan perkembangan tentang hasil kerja tim percepatan reformasi hukum di Kemenko Polhukam, Selasa (22/8/2023).
"Saya tidak ada yang perlu dijawab pembubaran KPK, biar dibahas oleh ini... Tadi ada rekomendasi tentang penguatan KPK malahan," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Selasa.
"Saya tidak akan menanggapi itu," imbuhnya.
Sebelumnya Megawati mengaku jika dirinya pernah mengusulkan ke Presiden RI Jokowi untuk membubarkan KPK. Hal itu disampaikan Megawati dalam sambutannya di acara sosialiasi yang digelar oleh BPIP di Tribrata Dharmawansa, Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya enggak efektif," kata Megawati.
Megawati meyakini jika tindak pidana korupsi masih terus terjadi di Indonesia. Ia mengaku geram melihat penegakan hukum di Indonesia.
"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat, itu persoalannya, itu persoalannya, hayo," tuturnya.
Baca Juga: Jokowi Sebut Indonesia akan Tingkatkan Perdagangan ke Kenya
Megawati lalu mengingatkan jika rakyat kekinian dipungut untuk membayar pajak. Menurutnya, itu harus jadi perhatian, dan menjadi miris ketika praktik korupsi masih terjadi.
"Lalu untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu kalau dengerin kan merintih saya, udah gitu katanya orang pajak, 'ya ini kan harus dibayar untuk negara', gile gue bilang, padahal udah gitu di-tilep, lah betul," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, jika dirinya memang tak segan bicara blak-blakan mengenai hal itu. Pasalnya, KPK berdiri kala dirinya masih menjabat sebagai kepala negara.
