- Sebagian besar gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi 2027 pada 21 November 2026 yang berlaku mulai awal tahun.
- DKI Jakarta mencatat UMP tertinggi sebesar Rp6.136.941 sedangkan Nusa Tenggara Timur memiliki nilai terendah di Indonesia.
- Bali mencatat kenaikan UMP tertinggi mencapai 42,15 persen untuk mendongkrak pemulihan sektor pariwisata daerah tersebut.
Suara.com - Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi salah satu isu paling ditunggu pekerja dan pengusaha di seluruh Indonesia. Hingga batas waktu penetapan yang jatuh pada 21 November 2026, sebagian besar gubernur sudah mulai mengumumkan besaran UMP di wilayahnya.
Angka yang ditetapkan akan berlaku mulai 1 Januari 2027 dan menjadi acuan upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Penetapan UMP 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak, hingga kondisi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Akibatnya, besaran dan persentase kenaikan di setiap provinsi berbeda-beda. Ada yang naik moderat di kisaran 5–9 persen, ada pula yang melonjak signifikan hingga di atas 20 persen.
Dari data yang dihimpun hingga 21–22 November 2026, setidaknya 20–22 dari 38 provinsi sudah resmi mengumumkan UMP 2027. DKI Jakarta masih mempertahankan posisi tertinggi dengan nominal Rp6.136.941.
Sementara Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi yang terendah di antara yang sudah diumumkan, yakni Rp2.602.441. Bali mencatat kenaikan paling spektakuler sebesar 42,15 persen, disusul Jawa Barat yang naik 29,44 persen.
Artikel ini merangkum daftar UMP 2027 yang sudah ditetapkan berdasarkan laporan media hingga 22 November 2026. Karena belum seluruh 38 provinsi mengumumkan secara resmi, daftar ini bersifat sementara dan akan terus diperbarui.
Daftar UMP 2027 yang Sudah Ditetapkan (Diurutkan dari Tertinggi)
Berikut rincian UMP 2027 di provinsi yang sudah mengumumkan, lengkap dengan perbandingan kenaikan dari tahun 2026:
- DKI Jakarta — Rp6.136.941 (naik 7,10 persen atau Rp407.065)
- Bali — Rp4.559.287 (naik 42,15 persen atau Rp1.351.828)
- Sulawesi Utara — Rp4.323.465 (naik 8,02 persen)
- Kepulauan Bangka Belitung — Rp4.299.000
- Sulawesi Selatan — Rp4.233.913 (naik 7,98 persen)
- Kepulauan Riau — Rp4.229.356 (naik 9,02 persen)
- Sumatera Selatan — Rp4.210.059 (naik 6,77 persen)
- Kalimantan Timur — Rp4.046.360 (naik 7,55 persen)
- Riau — Rp4.031.142 (naik 6,63 persen)
- Kalimantan Utara — Rp4.027.901 (naik 6,69 persen)
- Kalimantan Tengah — Rp3.949.697 (naik 7,15 persen)
- Jambi — Rp3.711.516 (naik 6,91 persen)
- Sumatera Utara — Rp3.410.000 (naik 5,61 persen)
- Sumatera Barat — Rp3.383.258 (naik 6,29 persen)
- Banten — Rp3.372.829 (naik 8,77 persen)
- Lampung — Rp3.285.152 (naik 7,79 persen)
- Jawa Barat — Rp3.000.000 (naik 29,44 persen)
- Nusa Tenggara Barat — Rp2.921.059 (naik 9,25 persen)
- Jawa Timur — Rp2.730.000 (naik 11,57 persen)
- DI Yogyakarta — Rp2.725.000 (naik 12,72 persen)
- Jawa Tengah — Rp2.655.454 (naik 14,10 persen)
- Nusa Tenggara Timur — Rp2.602.441 (naik sekitar 5,98 persen)
Dari daftar di atas terlihat pola menarik. Provinsi di luar Jawa, terutama yang kaya sumber daya atau memiliki daya tarik investasi tinggi, cenderung memiliki UMP di atas Rp4 juta.
Sementara di Pulau Jawa, hanya DKI Jakarta dan Banten yang berada di atas Rp3 juta, sedangkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta masih relatif lebih rendah meski beberapa di antaranya mencatat kenaikan dua digit.
Bali menjadi sorotan karena lonjakan 42,15 persen yang jauh di atas rata-rata. Kenaikan ini didorong oleh pertimbangan pemulihan ekonomi pariwisata dan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Jawa Barat juga menarik perhatian dengan kenaikan hampir 30 persen sehingga UMP-nya menyentuh angka bulat Rp3 juta.
Provinsi yang belum tercantum dalam daftar di atas (sekitar 16 provinsi), antara lain Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, serta provinsi-provinsi di Papua, masih dalam proses atau belum dipublikasikan secara luas.
UMP 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Bagi pekerja, angka ini merupakan batas bawah. Banyak perusahaan, khususnya di kawasan industri, akan membayar di atas UMP sesuai struktur dan skala upah internal.
Pastikan juga mengecek UMK di kabupaten/kota tempat bekerja karena nilainya seringkali lebih tinggi dan akan ditetapkan menyusul setelah UMP.
Dengan adanya kenaikan UMP 2027 di berbagai daerah, diharapkan daya beli pekerja meningkat dan ekonomi lokal semakin bergairah. Namun, pengusaha juga perlu menyesuaikan struktur biaya agar tetap kompetitif.