Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas berulang kali melupakan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju.
Hal tersebut terjadi saat Zulhas menyampaikan sambutan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 PAN di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus) Senin (28/8/2023).
Saat mengawali sambutannya, Zulhas menyampaikan pantun soal dukungan dari anggota Koalisi Indonesia Maju untuk Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden Pemilu 2024.
"Kalau PAN PKB Golkar Gerindra solid kuat seperti ini, Insya Allah Prabowo presiden Indonesia," ujar Zulhas.
Sadar tak menyebutkan nama PBB dalam pantunnya, Zulhas pun meminta maaf.
"Oh iya PBB, Mohon maaf Pak Yusril kalau Prof nggak ada kurang sedikit, kan mendingan menang banyak daripada kalah sedikit kan Insyaallah kita akan menang banyak InsyaAllah," tutur Zulhas.
Menyampaikan pantun kedua, Menteri Perdagangan itu kembali melupakan PBB dalam kalimatnya.
"Biarlah orang banyak wacana/Yang penting PAN Golkar PKB selalu bersama-sama," ucapnya.
Zulhas kembali sadar telah melupakan PBB dalam pantunnya. Ia pun menyalahkan pembuat pantun yang tak memasukkan nama PBB dalam pantun tersebut.
Baca Juga: Sosok Erick Thohir Dianggap Punya Daya Pikat Tarik PPP Dukung Prabowo di Pilpres 2024
"PBB satu lagi, ini asalnya bikin pantun ini," katanya sambil tertawa.
Sebelumnya, Zulhas mengaku sudah lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum mengambil tindakan politik bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres).
Zulhas mengaku kerap ditanya berbagai pihak apakah melapor lebih dulu kepada Jokowi sebelum bergabung ke koalisi Prabowo.
Menteri Perdagangan RI itu mengatakan, dirinya selaku pembantu presiden sudah sewajarnya memberikan laporan.
"Saya ini kan pembantu presiden, pak Prabowo juga (pembantu Presiden). pembantu presiden itu mengawinkan anaknya juga lapor," ujar Zulhas, Senin (28/8/2023).
Zulhas juga mengaku rutin memberikan laporan setiap kegiatan kepada Jokowi. Apalagi, kata Zulhas, urusan politik harus dilaporkan.
