Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa untuk mengatasi polusi udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi perlu usaha bersama. Semisal saja ada kesadaran masyarakat untuk berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum.
"Ya, ini dibutuhkan usaha bersama. Semuanya harus melakukan, (termasuk melakukan) perpindahan dari (sarana) transportasi pribadi ke (sarana) transportasi publik dan massal," kata Jokowi usai meninjau sekolah menengah kejuruan negeri di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/8/2023).
Meski sudah ada upaya bersama, Jokowi menekankan bahwa masalah polusi udara juga tidak bisa diselesaikan secara cepat.
"Ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu, tidak bisa langsung. Banyak yang akan kita kerjakan untuk menyelesaikan (masalah) ini, tetapi memang bertahap ya (prosesnya)," ujarnya.
Pemerintah sendiri sudah melakukan upaya modifikasi cuaca serta menggiatkan penanaman pohon di lingkungan perkantoran guna menurunkan polusi udara.
Lebih lanjut, pemerintah juga mengkaji pemberlakuan aturan bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara, meningkatkan pengawasan terhadap pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap, dan melaksanakan uji emisi pada kendaraan bermotor.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengingatkan para pelaku industri bahwa sanksi akan dikenakan kepada industri-industri yang tidak menaati aturan pengendalian emisi gas sehingga menyebabkan penurunan kualitas udara di daerah sekitarnya.
"(Dikenai) sanksi pasti, dan bisa ditutup. Di rapat kemarin sudah saya sampaikan, kalau (industri) tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber (alat kendali polusi), (maka ada tindakan) tegas untuk ini..., karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu mahal sekali," tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengenakan sanksi administratif kepada 11 industri yang menjadi sumber polusi udara. Sanksi tersebut dikenakan kepada perusahaan batu bara, peleburan logam, kertas, dan arang. [ANTARA]
TERPOPULER
