Infografis
Suara.com - Anies Baswedan hilang tidak ada kabar atau sekadar berpamitan usai dirinya mengkonfirmasi kebenaran kepada Partai Demokrat, menyoal kerja sama antara NasDem dan PKB. Dalam kerja sama tersebut disepakati Anies sebagai capres dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapres.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, tidak ada kata pamit dari Anies. Mantan Gubernur Jakarta itu tiba-tiba menghilang begitu saja atau dalam istilah kekinian dikenal ghosting.
"Nggak ada (pamitan), nggak ada, nggak ada. Kita hanya dapat konfirmasi tadi kita telepon karena kita inisiatif minta ketemu Tim 8 dari kami ingin dapat konfirmasi langsung apa benar," kata Herzaky dihubungi, Kamis (31/8/2023).
Belakangan Demorkat baru mendapatkqn konfirmasi atas kebenaran persetujuan dari Anies perihal kerja sama NasDem dan PKB.
Diketahui, menurut Demokrat, langkah politik Anies itu atas persetujuan dan sepengetahuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Demokrat merasa dikhianati lantaran keputusan itu diambil sepihak oleh Paloh juga Anies.
Adapun setelah mengkonfirmasi kebenaran kerja sama NasDem-PKB untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin, Demokrat setelahnya mengeluarkan tanggapan resmi melalui surat yang bertanda dari Sekretaris Jenderal Teuku Riefky Harsya.
"Baru kami mengirim surat itu ke media," kata Herzaky.
Ketikung Jelang Deklarasi
Partai Demokrat dan PKS, terutama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kena tikung oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk memperebutkan posisi sebagai cawapres Anies Baswedan.
Baca Juga: Sudirman Said Tegaskan Belum Terjadi Kesepakatan; Penentuan Cawapres Anies Tidak Bisa Diputuskan
Tikungan itu dilakukan menjelang deklarasi pasangan Anies-AHY. Diketahui melalui keterangan tertulis
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menanggapi kerja sama NasDem-PKB yang disetujui Anies atas keputusan sepihak Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
Sebenarnya, Anies sudah jauh hari memutuskan memilih AHY sebagai cawapres. Keputusan itu diambil pada 14 Juni 2023, di mana keputusan itu sudah diterima oleh masing-masing petinggi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Adapun mereka yang menyetujui keputusan Anies itu ialah para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
"Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan," kata Riefky melalui keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).
Sejalannya waktu, Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Sebab waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Anies sudah menentukan cawapresnya.
"Bahkan, Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani, kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023 (enam hari yang lalu). Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya," tutur Riefky.
