"Menarik ajakan beberapa pihak terhadap Partai Demokrat untuk berjuang bersama. Saya kira rakyat mengetahui, pihak Pak Ganjar itu juga mengajak kalau Partai Demokrat bisa bergabung ke pihak beliau, ditandai pertemuan Mbak Puan dengan AHY beberapa saat yang lalu," ujar SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
"Yang kedua, Pak Prabowo, beliau datang ke Pacitan menemui saya dan menyampaikan juga ajakannya. Saya harus jujur mengatakan bahwa cara seperti itu adalah baik, sah, tidak salah, dan dibenarkan dalam demokrasi, dunia politik," lanjutnya.
Lebih lanjut, SBY juga menilai ajakan Gerindra dan PDIP tulus dan serius. Sebab, mereka melakukannya secara terbuka sehingga publik bisa tahu. Ia lantas membandingkan dengan manuver yang tertutup, di mana dapat terjadi hal-hal tak sesuai di lain waktu.
"Ajakannya juga saya dengarkan tulus dan serius, dilakukan secara terbuka, publik juga tahu, ini kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh dengan misteri," jelas SBY.
SBY pun menyatakan Partai Demokrat akan segera menentukan sikap terkait langkah politik mereka selanjutnya. Ia juga memastikan pihaknya bakal menanggapi upaya Gerindra dan PDIP jika tujuan mereka mengajak berkoalisi memang untuk kepentingan bangsa.
"Kalau tujuannya baik untuk kepentingan bangsa, Demokrat wajib meresponsnya dengan baik. Tentang nantinya ke mana kita berada, ini nanti akan kita bicarakan baik-baik. Saya akan sampai di situ nanti," ucap SBY.
Ada Menteri Usulkan Bentuk Koalisi Baru
SBY mengaku mengetahui adanya upaya lobi dari seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi terhadap partainya. Menurutnya, menteri itu menawarkan agar Partai Demokrat membentuk koalisi baru bersama PKS dan PPP.
Sang menteri, lanjut SBY, menyebut kode Pak Lurah yang dianggap sebagai Jokowi. Di mana upaya itu sudah sepengetahuan presiden. Adapun jika diingat-ingat, PKS dan PPP merupakan partai yang pernah mendukung SBY pada Pilpres 2009.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Baca Juga: Demokrat Depok: Anies Baswedan Pengkhianat Politik