REGIONAL:
Suara.com - Dewan Pengawas KPK membenarkan adanya laporan terkait tahanan korupsi yang menemui pimpinan KPK di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Saat ini laporan tersebut sedang diproses Dewas KPK.
"Ya suratnya sudah diterima Dewas KPK, jadi dalam proses," kata Anggota Dewas KPK Albertina Ho ditemui wartawan di Gedung KPK C1, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).
Albertina belum mengungkap sosok pimpinan tersebut, begitu pula identitas tahanan yang dimaksud.
"Nah itu tadi, masih dalam proses, saya belum (bisa menyampaikan) secara mendetail," ujarnya.
Soal pihak yang mengadukan dugaan pelanggaran etik tersebut, Albertina menyebut tidak tercantum di surat laporan.
"Enggak tahu. Kalau saya endak salah ingat, pelapornya endak ada nama atau bagaimana ya, saya ndak terlalu memperhatikan," tuturnya.
Namun dikatakannya, laporan tersebut diterima Dewas KPK pada dua lalu.
Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri merespons kabar tersebut. Dia tidak membenarkan dan juga tidak membantah.
"Yang sepemahaman kami pemeriksaan terhadap tahanan itu kan bisa dilakukan di dalam proses pendidikan, kepentingannya misalnya dia bisa menjadi saksi. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan tempat pemeriksaan para tahanan itu di lantai 2. Itu yang sepemahaman yang kami ketahui," kata Ali.
Dia bilang pemanggilan terhadap tahanan untuk diperiksa sebagai tersangka biasanya dilakukan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK.
"Ini informasi dari teman-teman sendiri ya. Maksud saya, kami hanya bisa menjelaskan tadi ya, sejauh ini dalam pemeriksaan setiap tahanan dalam kapasitasnya sebagai tersangka tentunya, baik dia sebagai saksi atau pemeriksaan tersangka selalu dilakukan di lantai 2," ujarnya.
Namun demikian, Ali membenarkan lantai 15 di Gedung Merah Putih, ruang para pimpinan KPK.
"Lantai 15 itu ya, betul (ruang pimpinan)," katanya.
Dia pun kembali menegaskan, bahwa pemeriksaan tahanan dilakukan di lantai 2.
"Saya hanya ingin sampaikan, setiap pemeriksaan tersangka itu yang kami tahu itu di lantai dua. Itu ya," tutur Ali.
Sebagaima diketahui dalam Pasal 36 Undang-Undang KPK disebutkan pimpinan dilarang untuk berhubungan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK.
TERPOPULER
