Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) menghasilkan sembilan poin rekomendasi eksternal di sisi pangan setelah menyelesaikan Rapat Kerja Nasional IV yang dilaksanakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta selama tiga hari yang dimulai sejak Jumat (29/9/2023) hingga Minggu (1/10/2023).
Poin-poin rekomendasi tersebut dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam penutupan Rakernas IV PDIP.
Ia mengatakan, Rakernas IV membahas tentang kedaulatan pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati sampai budidaya demi mewujudkan kedaulatan pangan.
Rakernas IV PDIP merekomendasikan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia.
Pertama, pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara keberlanjutan melalui diversifikasi pangan lokal.
"Kedua peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan BRIN yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya melalui penetapan harga dasar produk pangan penting dan perlindungan harga di tingkat produsen," kata Hasto.
Ketiga, lanjut dia, konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan. Kemudian keempat dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan lainnya.
Kelima, peningkatan teknologi pengolahan atau hilirisasi, komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi.
Lalu keenam, pembangunan Insfrastuktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi. Ketujuh sinergisitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaanya.
Baca Juga: Tak Suka Lirik-lirik Hasil Survei, Megawati Haqul Yakin Ganjar Jadi Presiden RI Ke-8
Kedelapan adalah pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan untuk melindungi komoditas dan produk pangan dalam negeri, dan menggunakannya bagi kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk peningkatan produksi pangan nasional secara keberlanjutan.