Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendatangi Kejaksaan Agung atau Kejagung meminta pengelolaan dana pensiun oleh BUMN untuk ditindaklanjuti.
Berdasarkan pemantauan Kementerian BUMN, ada 70 persen dana pensiun yang dikelola perusahaan pelat merah tersebut mengalami 'sakit.'
"(Kami) membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah yang kita khawatirkan itu benar-benar ada. Ternyata dari 48 dana pensiun yang dikelola BUMN itu, 70 persen sakit. (Sejumlah) 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu, kami berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung walaupun belum secara formal, Pak, ada indikasi seperti ini," kata Erick di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (3/9/2023).
Erick menyebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin sepakat untuk mendorong Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menindaklanjuti temuannya itu.
"Karena waktu itu, kita coba empat dana pensiun. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID FOOD. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu itu ada kerugian negara Rp 300 miliar dan ini belum menyeluruh dibuka pihak BPKP dan Kejaksaan," kata Erick.
Erick pun mengaku sedih dengan temuan itu, terlebih menurunnya angka tersebut bisa lebih besar.
"Artinya, angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, yang tentu kurang, itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab," katanya.
Pada prosesnya nanti, dia bilang Kejagung berkomitmen menindaklanjutinya tanpa pandang bulu.
"Pak Jaksa Agung punya komitmen yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh Kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun," katanya.
"Yang di mana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Saya dan Kementerian BUMN mendukung terus program bersih-bersih BUMN," katanya.
TERPOPULER
