Suara.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah memerintahkan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) pulang ke tanah air. Terakhir, Mentan Syahrul berada di Italia.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menjelaskan setelah tiba di Indonesia Mentan diminta langsung menghadap Surya Paloh.
"Perintah Ketua Umum segera kembali ke Tanah Air. Setelah kembali, Pak Mentan akan menghadap Ketua Umum dahulu," ujar Sahroni dalam keterangannya kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Sahroni mengatakan SYL sedang ada kegiatan lain di luar negeri, sehingga belum kembali ke Indonesia. Meski demikian, Syahrul Yasin dipastikan akan pulang ke Tanah Air pada 5 Oktober 2023.
"Pak Mentan lagi ada giat lain yang memang sudah terjadwal. Tapi Pak Mentan akan masuk Indonesia tanggal 5 Oktober," katanya.
Dikabarkan Hilang
Sebelumnya Mentan Syahrul Yasin Limpo dikabarkan 'hilang' bak ditelan bumi usai dirinya terseret kasus korupsi yang saat ini tengah diselidiki KPK.
Kabar terakhir menunjukkan posisi Mentan SYL sapaan akrabnya akan kembali ke Tanah Air usai lawatannya dari Roma, Italia.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi pun sampai tidak tahu keberadaan koleganya tersebut.
"Sampai hari ini kita masih mencari keberadaan pak menteri sampai detik ini belum ada kabar keberadaan pak menteri," kata Harvick di Istana Negara, Jakarta Selasa (3/10/2023).
Harvick sendiri hadir di Istana Negara untuk mewakili Mentan SYL mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait El Nino atau musim kemarau panjang.
Dia mengatakan terakhir kali dirinya bertemu dengan Syahrul saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia. Setelah kembali ke Indonesia dia mengaku belum mendapatkan kabar sedikitpun dari Syahrul.
"Belum tahu kita posisi terakhir. Belum ada sama sekali," sebut Harvick.
Soal posisi Menteri Pertanian yang terlihat mengalami kekosongan, Harvick mengatakan dirinya mendapat arahan dari Jokowi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi menteri untuk sementara.
"Secara otomatis karena saya pejabat yang satu kotak sama pak Menteri apalagi sama-sama dilantik presiden, tentu untuk mengisi kekosongan apalagi yang bersifat policy dan kebijakan keputusan strategis tentu tak harus berhenti," katanya.
