Suara.com - Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menjelaskan posisi terkini Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) usai dikabarkan hilang kontak di luar negeri.
Sahroni mengatakan, SYL sedang ada kegiatan lain di luar negeri. SYL disebut akan pulang ke Tanah Air pada 5 Oktober 2023.
"Pak Mentan lagi ada giat lain yang memang sudah terjadwal. Tapi, Pak Mentan akan masuk Indonesia tanggal 5 Oktober," kata Sahroni dalam keterangannya kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Sahroni menyampaikan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh memerintahkan SYL segera pulang ke Indonesia.
"Perintah ketua umum segera kembali ke Tanah Air. Setelah kembali, Pak Mentan akan menghadap ketua umum dahulu," jelas Sahroni.
Sebelumnya, keberadaan Menteri Syahrul Yasin Limpo dilaporkan seperti 'hilang' bak ditelan bumi usai dirinya terseret kasus korupsi yang saat ini tengah diselidiki KPK.
Kabar terakhir menunjukkan posisi Mentan SYL sapaan akrabnya akan kembali ke Tanah Air usai lawatannya dari Roma, Italia.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi pun sampai tidak tahu keberadaan koleganya tersebut.
"Sampai hari ini kita masih mencari keberadaan pak menteri sampai detik ini belum ada kabar keberadaan pak menteri," kata Harvick di Istana Negara, Jakarta Selasa (3/10/2023).
Harvick sendiri hadir di Istana Negara untuk mewakili Mentan SYL mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait El Nino atau musim kemarau panjang.
Dia mengatakan terakhir kali dirinya bertemu dengan Syahrul saat sedang melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan Italia. Setelah kembali ke Indonesia dia mengaku belum mendapatkan kabar sedikitpun dari Syahrul.
"Belum tahu kita posisi terakhir. Belum ada sama sekali," sebut Harvick.
Soal posisi Menteri Pertanian yang terlihat mengalami kekosongan, Harvick mengatakan dirinya mendapat arahan dari Jokowi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi menteri untuk sementara.
"Secara otomatis karena saya pejabat yang satu kotak sama pak Menteri apalagi sama-sama dilantik presiden, tentu untuk mengisi kekosongan apalagi yang bersifat policy dan kebijakan keputusan strategis tentu tak harus berhenti," katanya.
