REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto enggan menanggapi adanya soal kemungkinan Partai Demokrat masuk dalam kabinet pemerintahan, usai pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi.
Hasto hanya berkilah bahwa kewenangan tersebut berada di tangan Jokowi sebagai presiden.
"Ya kami tidak menanggapi hal-hal terkait dengan reshuffle karena itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Presiden Jokowi," kata Hasto ditemui di Gedung High End MNC, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023).
Namun, ia mengatakan, bila ada perombakan kabinet pemerintah, Jokowi pasti berkomunikasi dengan ketua umum parpol koalisi termasuk Megawati Soekarnoputri.
"Namun sebelum reshuffle dilakukan akan dilakukan komunikasi politik dengan para ketua umum partai yang mengusung beliau khususnya PDI Perjuangan," tuturnya.
Lebih lanjut, ketika ditanya apakah sudah ada komunikasi yang dilakukan Presiden Jokowi kepada Megawati terkait rencana reshuffle, Hasto justru menyinggung kementerian yang sedang terbelit masalah hukum.
"Yang penting adalah bagaimana di tengah persoalan hukum, yang terjadi di kementerian pertanian, kepentingan petani yang sebentar lagi masuk masa tanam itu tidak boleh diabaikan," ujarnya.
Namun, Hasto menegaskan, bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait perombakan kabinet.
"Sehingga masalah ini harus secepatnya diatasi memberikan kepastian hukum. Dan sekali lagi terkait dengan reshuffle itu, kami sepenuhnya serahkan kepada Pak Presiden. Dan apakah mau dilakukan atau tidak, itu akan menentukan efektivitas pemerintahan sampai menyelesaikan tugasnya dan kami berharap Presiden Jokowi membangun legacy terbaik," pungkasnya.
Kompak dengan Puan
Pernyataan Hasto tersebut sejalan dengan sikap Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang enggan menanggapi soal kemungkinan Partai Demokrat masuk dalam kabinet di penghujung Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Hal ini disampaikan Puan sekaligus menanggapi terkait adanya pertemuan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi.
"Itu tanyanya pak Jokowi. Itu prerogratif dari presiden," kata Puan usai bertemu dengan Jusuf Kalla di kediaman JK, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023).
"Jadi saya tidak bisa menjawab hal tersebut karena itu prerogratif presiden," sambungnya.
Selain itu Puan juga tidak mau memberikan jawaban terkait isu bakal adanya reshuffle atau perombakan kabinet.
"Kalau saya tahu pun, saya tidak bisa bicara di sini. Yang harus menjawab pak Jokowi atau pihak Istana. Jadi harus tanya ke Istana," tuturnya.
TERPOPULER