Infografis
Suara.com - Sikap politik Partai Demokrat yang memilih menjadi oposisi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi pertimbangan bila kemudian partai berlambang bintang mercy itu diajak bergabung masuk dalam kabinet.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi desas-desus Partai Demokrat bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju usai terjadi pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi pada Senin (2/10/2023) lalu.
"Ya posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun opposite dengan yang ada di pemerintahan," kata Hasto ditemui di Gedung High End MNC, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
"Tentu saja, itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan, kecuali partai-partai tersebut menyatakan bergabung," sambungnya.
Hasto menegaskan, dalam sikap politik Demokrat di lima tahun terakhir sangat nyata sebagai oposisi. Menurutnya, hal itu akan menjadi pertimbangan.
"Tetapi dari pilihan-pilihan sikap politik selama lima tahun terakhir, itu kan nyata-nyata memang menjadi oposisi dari pemerintahan presiden Jokowi, ini akan menjadi suatu konsideran yang sangat penting," tuturnya.
Sebelumnya, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada Senin (2/10/2023) tidak membahas mengenai reshuffle kabinet.
Menurutnya, pertemuan itu hanya dalam rangka silaturahmi.
"Tak ada hubungannya antara silaturahmi kebangsaan ini dengan isu reshuffle yang tengah berkembang," kata Kamhar kepada Suara.com, Selasa (3/10/2023).
Baca Juga: Kaesang Bakal Bertemu Anak Megawati Kamis Besok, Grace PSI: Nanti Kami Minta Wejangan dari Senior
Meski begitu, Kamhar sendiri belum mengetahui secara rinci isi pertemuan SBY dan Jokowi.
