Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi kabar yang menyebutkan Presiden Joko Widodo akan memberikan jatah menteri kepada Partai Demokrat.
Kabar itu muncul setelah Jokowi bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) lalu.
Puan menegaskan, penentuan menteri sebagai pembantu presiden merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Itukan prerogatif presiden jadi tanya ke Pak Jokowi, apakah di-reshuffle menjelang pemilu ini? Ya, tanya Pak Jokowi," kata Puan di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).
Ketua DPR RI itu mengaku tidak akan membuka ke publik bila mengetahui ada kader Partai Demokrat yang ditunjuk menjadi menteri.
"Kalaupun saya tahu bocorannya, ya nggak akan saya kasih tahu," ujar dia.
Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan dukungan terhadap wacana reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi.
Dia menegaskan pihaknya tidak akan menghalangi presiden jika ingin mengganti menterinya yang dianggap bermasalah, sekalipun jika menteri tersebut dari Partai Nasdem.
"Lebih cepat lebih baik untuk reshuffle bagi menteri yang terkena masalah hukum," kata Sahroni.
Baca Juga: Sudah Beda Rumah, Kaesang Ngaku Tak Bahas Politik Apalagi Reshuffle dengan Jokowi
Sebelumnya, wacana reshuffle kabinet Jokowi mencuat lantaran Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) baru-baru ini dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan yang proses hukumnya digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
