Singgung Saksi Cari Selamat, Johnny G Plate Merasa Dijadikan Keranjang Sampah Kesalahan

Rabu, 01 November 2023 | 18:01 WIB

Terdakwa kasus dugaan korupsi BTS 4G dan Bakti Kominfo tahun 2020-2022, Johnny G Plate di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/6/2023). [Antara/Galih Pradipta].

Suara.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Jhonny G Plate merasa terzalimi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut dirinya menikmati uang korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.

Pernyataan itu disampaikannya saat membacakan nota pembelaan saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

"Pada saat dibacakannya tuntutan oleh Penuntut Umum yang mengatakan bahwa saya diperkaya sebesar Rp17.848.308.000 saya benar-benar merasa terzolimi dan diperlakukan dengan semena-mena dan sangat tidak adil oleh Penuntut Umum," kata Plate.

Menurutnya tuntutan yang disampaikan Jaksa itu tak lepas dari keterangan saksi yang ingin melepaskan diri dari perkara korupsi BTS 4G.

"Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa semua tuduhan tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang sedang mencari selamat, yaitu orang-orang sudah mengakui telah menerima dana tersebut. Agar mereka sendiri tidak dijadikan tersangka maka tidak segan-segan dalam persidangan memberikan keterangan atau lebih tepatnya fitnah kepada saya dengan melemparkan semua kesalahan kepada saya dan menjadikan saya keranjang sampah kesalahan. Saya tidak mengetahui dari mana sumber dana tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut Plate memberikan sejumlah bantahan, di antaranya soal uang Rp500 juta setiap bulan. Dia membantah pernah meminta mantan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif untuk menyediakan uang tersebut.

Kemudian soal perjalanan dinas saat menjadi menteri ke negara Eropa hingga Amerika disebutnya dibiayai oleh anggara negara atau sumber resmi.

"Saya tidak mengetahui bahwa terdapat kekurangan biaya hotel pada kunjungan-kunjungan tersebut dan dibiayai oleh pihak ketiga yang tidak semestinya. Kekurangan biaya hotel yang keseluruhannya sebesar Rp.1.478.308.000,00 tidak pernah dibicarakan dengan saya sebelum, selama maupun setelah perjalanan dinas tersebut. Saya tidak pernah meminta, tidak pernah diinformasikan dan tidak pernah tahu kekurangan biaya hotel tersebut," tuturnya.

"Jika terdapat kekurangan anggaran maka para staff dan peserta kunjungan tidak harus menginap di hotel yang sama dengan Menteri atau disesuaikan dengan tersedianya anggaran. Saya pernah minta untuk tinggal di Hotel tertentu di Los Angeles namun faktanya kami tidak tinggal di hotel tersebut tetapi di hotel lain," sambungnya.