Membela Diri, Jhonny Plate: Apakah Benar Saya Dituduh Koruptor karena Alasan Politik?

Suara.com - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Jhonny G Plate mempertanyakan proses hukum yang menjeratnya hingga menjadi terdakwa korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. Johnny Plate merasa dikriminalisasi karena alasan politik. Curhatan itu disampaikan Johnny Plate saat membacakan nota pembelaan alias pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu (1/11/2023).

"Setelah melihat isi surat tuntutan penuntut umum yang mengabaikan seluruh fakta persidangan, timbul pertanyaan baru dalam diri saya. Apakah sesungguhnya benar pendapat yang beredar luas bahwa saya dijadikan tersangka kemudian terdakwa, dijadikan seorang pesakitan, dituduh sebagai koruptor, hanya karena alasan politik?" kata Plate di persidangan.

Menurut Plate, berdasarkan materi tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya, sama dengan dakwaan yang dibacakan sebelumnya. Padahal menurutnya, fakta persidangan dan alat bukti telah membantah hal yang didakwakan kepadanya.

"Meski demikian, saya tetap pada komitmen saya, bahwa saya akan menghadapi proses hukum yang sedang saya hadapi ini dalam koridor hukum, dan saya tidak akan, dan tidak perlu menggunakan alasan-alasan politik dalam pembelaan diri saya," katanya.

"Karena saya meyakini bahwa saya tidak bersalah, dan saya akan membuktikan ketidakbersalahan saya melalui proses hukum. Sehingga, tidak ada satupun pihak nantinya yang dapat mendelegitimasi kebenaran saya dalam perkara ini," sambungnya.

Dituntut 15 Tahun Penjara

Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menutut Johnny Plate 15 tahun penjara dan dendan Rp1 miliar, subsider satu tahun penjara.

Selain itu, Johnny Plate juga harus membayar biaya pengganti Rp17,8 miliar, subsider 7 tahun 6 bulan penjara.

Pada dakwaan Jaksa, Johnnya Plate disebut menerima uang sebesar Rp17,8 miliar pada kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo. Sementara eks Dirut Bakti Kominfo  Anang Achmad Latif didakwa menerima uang senilai Rp5 miliar. Sedangkan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan

Suryanto didakwa menerima uang senilai Rp453 juta atau Rp 453.608.400. 

Kemudian Konsorsium Fiber Home PT Telkominfra, PT Multi Trans Data (PT.MTD) untuk paket 1 dan 2 sebesar Rp2,9 triliun atau  Rp2.940.870.824.490. Konsorsium Lintas Arta, Huawei dan SEI untuk Paket 3, sebesar  Rp1,5 triliun atau Rp1.584.914.620.955.

Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4, 5, sebesar  Rp3,5 trilun atau  Rp3.504.518.715.600.  Akibatnya, Jaksa menyebut mereka merugikan keuangan negara senilai Rp8 triliun.