Apa Fungsi Panja Netralitas TNI yang Diusulkan Komisi I?

Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto mengusulkan pembentukan panita kerja atau Panja netralitas TNI. Usulan itu ia sampaikan saat rapat kerja antara Komisi I dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan tiga kepala staf angkatan, Selasa (7/11/2023).

Utut beralasan, pembentukan panja itu untuk menjaga marwah TNI.

"Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah panja netralitas TNI," kata Utut di dalam rapat, dikutip Rabu (8/11/2023).

Menurut Utut, nantinya DPR melalui Komisi I bisa turut mengawasi perihal netralitas TNI.

"Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," kata Utut.

Terpisah, usai rapat, Utut menegaskan bahwa semua pihak sudah berkomitmen untuk netral, termasuk TNI.

"Itu kan supaya lapangannya terjaga kita buat panja pengawasan netralitas. Jadi ini kita harus mindsetnya positif," kata Utut.

Menurut Utut, meski sudah ada komitmen menjaga netralitas, pengawasan melalui panja tetap diperlukan.

"Nah, tetapi kalau tidak diawasi potensi, jadi ini kita lihatnya baik lah, dimana-mana juga ada pengawasan, DPR diawasi, KPK," kata Utut.

Panglima Tegaskan TNI Netral

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menekankan para prajurit TNI harus netral dalam menghadapi Pemilu 2024. Menurut dia, netralitas prajurit menjadi kunci untuk menjadikan pelaksanaan Pemilu berjalan secara aman dan damai.

"Kuncinya kalau mau Pemilu ini aman damai sejuk ya dimulai dulu dari TNI-Polri harus netral dulu. Kalau TNI netral ya saya yakin dia akan fokus menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI melindungi segenap bangsa dan negara mereka akan mudah melaksanakan tugas," kata Yudo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Yudo mengatakan penekanan terhadap netralitas prajurit TNI sudah ia lakukan jauh hari, bukan hanya saat ini, melainkan sejak beberapa bulan lalu.

"Bahkan sudah para prajurit ini saya minta beri buku saku untuk netralitas TNI," kata Yudo.

Bukan cuma buku saku, pentingnya netralitas bagi para prajurit juga dilakukan dengan cara-cara pemberian sanksi berupa penindakan hukum.