Penegakan Hukum Era Jokowi Diberi Skor 5, Puan PDIP soal Rapor Merah Ganjar: Gak Ada Instruksi, Pasti Beliau Punya Data

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani, membantah ada intruksi khusus kepada calon presiden Ganjar Pranowo terkait kritikan soal kondisi penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, Ganjar memberikan nilai 5 pada penegakan hukum di kepemimpinan Presiden Jokowi.

Menurutnya, itu disampaikan Ganjar berdasarkan data yang dipunya.

"Enggak ada Instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip  pada Selasa (21/11/2023).

Soal apakah kritikan yang disampaikan Ganjar akan berdampak pada naik turunnya elektabilitas, Puan menyebut hal itu pasti akan menjadi bahan evaluasi.

"Tentu saja, karena saya tanya, elektabilitas naik atau turun, ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas, apakah kemudian hal itu memang harus dievaluasi atau tidak," tuturnya.

Evaluasi itu, kata dia, bisa dilakukan terhadap isi apa yang disampaikan oleh Ganjar.

"Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan pak Ganjar," ujarnya.

Di sisi lain, Puan menegaskan, posisi PDIP selama ini memang kerap melakukan autokritik, baik disampaikan secara langsung atau pun tidak.

"Dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri. Mengevaluasi program-programnya. Sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.

Skor Lima dari Ganjar

Ganjar sebelumnya sempat memberikan skor atau penilaian berupa angka lima terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Skor merah tersebut diberikannya saat ditanya Zainal Arifin dalam acara diskusi yang digelar Alumni Universitas Negeri Makassar di Hotel Four Points, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (18/11/2023) kemarin.

Awalnya Zainal meminta pandangan Ganjar soal kondisi penegakan hukum di Indonesia menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia capres dan cawapres yang meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, Zainal juga menanyakan Ganjar ihwal kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kekinian ketuanya Firli Bahuri terseret kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL.

"Dengan kondisi begini, membuat arus baliknya bagaimana? Misalkan kalau kita melihat KPK berantakan betul, MK, orang bilang Mahkamah Keluarga, membuat arus baliknya, kira-kira Mas Ganjar membayangkan sebagai seorang presiden, mau membalikan ke arus yang baik itu bagaimana?" tanya Zainal.

Ganjar lantas menilai dalam kondisi tersebut diperoleh ketegasan seorang pemimpin atau presiden. Selain juga menurutnya diperlukan kolaborasi banyak pihak untuk membangun arus balik ke arah positif.

"Kedua adalah kolaborasinya dengan kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat, agamawan, ilmuan, budayawan, media. Ketika kegelisahaan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti diakomodasi, untuk kemudian membalikan situasi itu. Dan ketika regulasinya tidak mencukupi, ya diubah regulasinya," jawab Ganjar.

Zainal lantas meminta Ganjar memberi penilaian terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu secara terang-terang memberikan angka lima dari skala 10.

"Ya dengan kasus ini (MK) jeblok. (Nilainya) 5," pungkas Ganjar.