Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan berkordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait munculnya pakta integritas Penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 dalam rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu.
“Kami coba koordinasi dengan KPK ya, mengenai hal itu, benar enggak, kalau enggak salah Sorong sudah, nanti kita coba lagi Bawaslu Sorong melakukan penelusuran berdasarkan itu,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja kepada wartawan, Kamis (23/11/2023).
Menurut Bagja, ranah mengenai hal tersebut memang berada di wilayah pengawasan Bawaslu.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, urusan terkait pakta integritas itu merupakan kewenangan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Sementara kalau ada dugaan-dugaan seperti yang Anda sampaikan tadi (pakta integritas) itu sebetulnya adalah wilayah dari Bawaslu dan DKPP untuk memastikan itu tidak terjadi. Jadi kami mohon maaf tidak bisa masuk," ujar Ghufron di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).
Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan jurnalis, Pakta integritas itu berisi lima komitmen Mosso sebagi Pj Bupati Sorong.
Salah satunya berbunyi, 'Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, menimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.'
