Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyebut pemerintah saat ini kesulitan untuk menampung warga Rohingya yang datang ke Indonesia. Sebab, saat ini tempat penampungan sementara yang disediakan sudah penuh.
"Tempat penampungan yang disediakan oleh pemerintah di berbagai tempat itu sudah penuh," ujar Mahfud di Ciawi, Jawa Barat, Rabu (20/12/2023).
Mahfud menyebut hal ini terjadi karena jumlah pendatang dari Rohingya terus bertambah. Salah satu penyebabnya adalah oknum yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO.
"Ada mafia TPPO-nya yang kemarin sudah ditangkap. Jadi mereka sengaja ngajak ke sini nanti dikirim kemana-mana, itu untuk jadi pekerja ilegal," ucapnya.
"Menjadi apa begitu, dilarikan dulu ke Indonesia karena tahu orang Indonesia baik baik. Jadi penampungan sudah penuh sekarang," terangnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan saat ini pemerintah sedang mengupayakan mencari tempat penampungan sementara sebelum memulangkan mereka. Ia menganggap hal ini dilakukan demi kemanusiaan.
"Sementaranya mungkin agak menengah ini masih dibicarakan. Dicari tempatnya, dicari biayanya dan sebagainya," tuturnya.
Respons Jokowi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara ihwal ramai pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh, Indonesia. Jokowi mengaku menerima laporan terkait makin banyaknya pengungsi yang datang.
"Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh," kata Jokowi melalui keterangan presiden di Istana Merdeka yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (8/12).
Jokowi mengungkapkan adanya keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO dalam kasus pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia.
"Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan Tindang Pidana Perdagangan Orang dalam arus pengungsian ini," ujar Jokowi.
Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO. Ia berujar bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.
"Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini," kata Jokowi.
TERPOPULER
