Suara.com - Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud Md berkomitmen mewujudkan birokrasi sat set untuk Indonesia ke depan.
Birokrasi sat set adalah birokrasi yang ramping, gesit, bersih, dan siap melayani rakyat.
Menurut Ganjar Pranowo, hadirnya birokrasi sat set akan diwujudkan secara paralel dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala lini. Karena itu, komitmen menyikat habis KKN menjadi salah satu fondasi Ganjar-Mahfud untuk menopang keseluruhan program kerja yang lain.
"Bebas dari korupsi, bebas dari KKN merupakan salah satu ciri utama pemerintahan yang bersih. Korupsi bukan hanya mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," kata Ganjar.
Program ini, ungkap Ganjar, mutlak harus ditopang dengan keberanian politik untuk menyikat koruptor, pungutan liar, serta memberantas mafia hukum di segala sektor.
Melalui kepemimpinan yang solid, Ganjar-Mahfud memastikan akan mewujudkan kabinet berintegritas berbasis transparansi dan unifikasi data nasional serta inovasi.
Di samping itu, menurut capres nomor urut 3 ini, mustahil bisa menghadirkan birokrasi bersih jika kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) dan aparatur penegak hukum (APH) tidak ditingkatkan. Hal ini penting, agar aparat negara tidak melakukan tindak korupsi.
Bukan tanpa sebab, Ganjar-Mahfud berfokus memberantas KKN agar bisa menciptakan birokrasi pro rakyat. Pasalnya, estimasi korupsi negara saat ini mencapai 30 persen dari APBN atau setara Rp918,3 triliun. Angka itu, jika dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat bisa digunakan untuk membangun 6.122 rumah sakit, mendirikan 419.315 sekolah dasar, juga menghadirkan 6.430 km jalan tol.
Lewat langkah tegas tersebut, Ganjar-Mahfud menegaskan uang negara bisa dipakai sepenuhnya untuk memakmurkan, menyejahterakan dan mencerdaskan rakyat.
Untuk menopang lahirnya birokrasi sat set, Ganjar-Mahfud akan menyiapkan anggaran remunerasi ASN, termasuk TNI-Polri. Rinciannya, untuk ASN pemerintah pusat Rp9,4 triliun, ASN daerah Rp25,8 triliun dan pensiunan Rp9,4 triliun. Jika ditotal, anggaran ini dipersiapkan sebesar Rp52 triliun per tahun atau Rp260 triliun dalam lima tahun.
Selain itu, Ganjar-Mahfud juga menyiapkan anggaran digitalisasi pemerintahan sebesar Rp14 triliun per tahun atau Rp 70 triliun dalam lima tahun. Sedangkan anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan disiapkan sebesar Rp1,2 triliun atau Rp 6 triliun dalam lima tahun.
Dengan dukungan anggaran yang kuat, Ganjar-Mahfud optimistis akan lahir birokrasi pro rakyat, yang gesit dan bersih.
TERPOPULER
