Suara.com - Ketua DPP PDIP, Puan Maharani di akun X (dulu bernama Twitter) mencuitkan ucapan sang kakek, Soekarno. Pada cuitannya itu, Puan kutip omongan Soekarno soal tantangan generasi muda setelah negara ini merdeka.
"Perjuanganku lebih mudah, karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. -Bung Karno," tulis Puan seperti dikutip, Kamis (15/2).
Cuitan dari Puan ini pun mendapat respon dari para pengguna Twitter. Ada salah satu akun yang kemudian mengaitkan cuitan Puan ini dengan kondisi hasil Pilpres 2024.
Seperti diketahui, capres 03 Ganjar-Mahfud yang diusung oleh PDIP dari data real count KPU RI masih tertinggal jauh dengan dua capres lainnya, Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran.
"izin koreksi, mbak puan; "lebih sulit karena melawan rekan separtai" komentar salah satu netizen.
"kata kata bung karno yang paling mengerikan," timpal akun lainnya.
Dari data real count KPU RI pada sore ini pukul 19:30 WIB, pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh 6.874.062 atau 17,89 persen suara di Pilpres 2024.
Jumlah suara Ganjar-Mahfud itu di 365893 dari 823236 TPS atau 44.45% suara yang telah masuk ke laman resmi KPU.
Sementara itu, Hasto Kristiyanto menyatakan pemenang Pilpres 2024 tidak ditentukan oleh hitung cepat (quick count), melainkan melalui rekapitulasi secara berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS) bertingkat ke atas.
"Karena itu, seluruh saki-saksi dari pasangan calon 3 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) terus mengawal proses rekapitulasi itu, karena suara rakyat adalah suara Tuhan," kata Hasto.
Menurut Hasto, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah melakukan pidato kemenangan sesungguhnya tidak memahami tahapan-tahapan pemilihan umum (pemilu), karena hasil rekapitulasi suara ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bukan berdasarkan penghitungan cepat.
Oleh karena itu, Hasto menghimbau kepada media untuk fokus dalam penghitungan rekapitulasi KPU.
Dalam kesempatan tersebut, dia turut menyampaikan hasil pengkajian terkait adanya indikasi sejumlah pelanggaran dalam pemilu yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Sejumlah dugaan pelanggaran itu mulai dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, serta politik anggaran untuk mendukung pasangan calon tertentu.
Berbagai dugaan penyimpangan itu, menurut Hasto, telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu. Sehingga, TPN Ganjar-Mahfud membentuk tim khusus untuk mengaudit dalam rangka mengungkapkan bukti-bukti material atas berbagai pelanggaran pemilu.
TERPOPULER
