REGIONAL:
Suara.com - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong hak angket digulirkan di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Meski demikian, keinginan itu disebut pakar hukum tata negara Universitas Pakuan Prof Andi Asrun hanyalah gertak sambal.
Andi bahkan menilai jika politisi PDI Perjuangan itu tak percaya diri dengan langkah yang akan ditempuh selama ini.
Baca Juga:
Dugaan Penggelembungan Suara di Sirekap KPU, DPT DKI Jakarta II Melejit 3 Kali Lipat
"Melompat-lompat ya, dari upaya maju ke MK, geser ke hak angket DPR, seolah tidak ada kepercayaan diri, yakan?," kata Prof Andi yang dilansir, Minggu (25/2/2024).
"Kalau ada kepercayaan diri bagus, ditunjang dengan bukti kuat, maka tidak perlu hak angket. Hak angket itu nggak perlu menurut saya, nggak ada relevansinya," tambah dia.
Melihat kondisi itu, lanjut Andi, langkah hak angket yang ditempuh mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut hanyalah sebatas gertak sambal.
Andi kemudian menganggap ucapan Ganjar sekadar gertak sambal atau hanya untuk menakut-nakuti. Dia mengatakan jika tim Ganjar punya bukti kuat soal kecurangan, maka kubu paslon no urut 3 itu akan memaparkan bukti-buktinya.
"Tidak ada satu isupun di permukaan bahwa saksi-saksi itu tidak menandatangani form C1. Kalau ada sudah luar biasa. Nggak lah, ini hanya gertak sambal, hak angket ini gertak sambal, tidak ada artinya," tegas dia.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo, menegaskan jika pihaknya mendorong hak angket digulirkan di DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 bukan sebagai gertakan belaka.
Baca Juga:
Reaksi Kubu Ganjar soal Pertemuan di Istana, Jokowi Dicurigai Bujuk Surya Paloh Lakukan Ini
Saat Kampanye, Gibran Ternyata Pernah Dilarang Datang ke Kediri, Begini Ceritanya
Hal itu ditegaskan Ganjar menanggapi pernyataan Jimly Asshiddiqie yang menyebut jika dorongan hak angket kecurangan Pemilu 2024 hanya sebuah gertakan.
"Ya Pak Jimly boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja," kata Ganjar ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Menurutnya, banyak cara untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidaj hanya lewat hak angket.
"Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau Raker Komisi II aja deh segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera Raker aja dulu. Minimum Raker nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket atau yang ke lain," tuturnya.
"Tapi biar saja kemudian, yang punya keinginan untuk angket biar berjalan. Dinamikanya biar berjalan," sambungnya.
TERPOPULER
