REGIONAL:
Suara.com - Kekerasan di negara Haiti kian hari makin menjadi. Pada akhir Februari 2024, geng-geng bersenjata mulai menguasai kota Port-au-Prince dan bandara internasional negara itu.
Geng-geng bersenjata mulai menguasai jalanan pasca PM Ariel Henry berkunjung ke luar negeri pada 29 Februari 2024. Henry dilaporkan berada di Kenya untuk membahas kesepakatan pengerahan tentara asing masuk ke negaranya untuk perang melawan gengster bersenjata.
Laporan jurnalis Will Grant seperti dilansir dari BBC menyebutkan bahwa kekerasan di jalan-jalan kota Haiti terus meningkat sejak akhir Februari hingga pekan ketiga Maret 2024.
Penduduk di wilayah Petionville, kawasan kaya di kota Port-au-Prince tengah panik lantararn kekerasan bersenjata menyasar orang-orang kaya alias crazy rich negara tersebut.
"Lebih dari selusin mayat yang dipenuhi dengan peluru tergeletak di jalan-jalan korban amukan geng bersenjata," tulis laporan Will Grant, seperti dikutip Selasa (19/3).
Selain aksi pembunuhan yang dilakukan oleh anggota geng, di pagi hari waktu setempat, rumah seorang hakim juga diserang. Ini ibarat pesan dari gangster untuk para elit politik jika ingin mengambil kekuasaan dari kelompok kriminal ini.
Direktur eksekutif UNICEF, Catherine Russel mengibaratkan kondisi di jalan-jalan Haiti ibarat kondisi di film Mad Max, sangat mengerikan dan orang bebas melanggar hukum sesukanya.
PBB juga memprediksi bahwa sejumlah rumah sakit di Haiti terpaksa ditutup dan kondisi tersebut membuat rentan 3000 perempuan hamil di sana.
Salah satu perempuan hamil yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit Cap Haitien mengaku sangat takut dengan kondisi sekarang. Ia ingin segera keluar dari Haiti namun terbentur masalah uang.
"Tetapi saya dan suami saya tidak mempunyai uang untuk melarikan diri," ucap wanita tersebut.
Haiti telah lama terperosok ke dalam krisis sosial dan politik sejak Presiden Jovenel Moise dibunuh pada 7 Juli 2021.
Negara itu mencatat peningkatan aktivitas kelompok kriminal yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara situasi kemanusiaan memburuk akibat sejumlah bencana alam.
PM Henry pada Selasa menyatakan setuju untuk mundur dari jabatannya menyusul pertemuan para pemimpin negara-negara Karibia di Jamaika.
Ia mengatakan pemerintahannya akan mundur setelah dewan transisi didirikan di Haiti.
Perundingan itu, yang digelar Konferensi Kepala Pemerintahan Komunitas Karibia (CARICOM) dan melibatkan para pemangku kepentingan di Haiti, bertujuan mempercepat transisi politik di negara tersebut, yang dikuasai geng-geng bersenjata setelah presidennya dibunuh hampir dua tahun lalu.
Dewan presidensial transisi akan terdiri dari tujuh anggota yang mewakili berbagai gerakan Haiti dengan hak untuk memilih dan dua pengamat tanpa hak memilih, menurut deklarasi yang dirancang para perwakilan dari Haiti, negara-negara anggota Komunitas Karibia, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, dan Brazil.
TERPOPULER