REGIONAL:
Suara.com - Jusuf Kalla menyebut Presiden Joko Widodo tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Kan sudah dibantah oleh beberapa pihak dan tidak memenuhi syarat," kata pria yang kerap dipanggil JK itu saat ditemui wartawan di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).
JK kemudian membeberkan syarat untuk seseorang bisa menjadi Ketum Golkar. Salah satunya pernah menjadi pengurus Golkar selama lima tahun.
"Kan sudah jelas bahwa Golkar akan Munas pada Desember ya. Bahwa ada calon, selama calon memenuhi syarat, dia kader Golkar. Karena itu pernah pengurus lima tahun, satu periode, itu saja sebenarnya caranya, gampang caranya," tutur JK.
Selain itu, JK juga mengaku tidak setuju jika Musyawarah Nasional (Munas) Golkar digelar lebih cepat. Mantan Ketua Umum Golkar itu menyebut seluruh DPD Golkar sudah sepakat Munas Golkar dihelat Desember nanti.
"Iya, kan tidak boleh. Kalau dipercepat kan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) namanya, kalau Munaslub, nanti Munas, Munas lagi," ucap JK.
"Mereka sudah diputuskan dengan seluruh DPD, yang menentukan kan DPD bukan orang lain. DPD Rapim di Bali, memutuskan itu, itu secara partai sudah begitu memenuhi anggaran dasar," lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali menanggapi perihal isu Jokowi bakal menggantikan dirinya menjadi ketua umum. Airlangga kini justru balik bertanya siapa pihak yang menghembuskan isu tersebut.
"Kata siapa?", kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3).
Airlangga sekaligus memberikan respons soal pernyataan Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam. Ridwan menyebut Jokowi sudah menjadi kader Golkar sejak 1997.
Menko Perekonomian ini meminta pernyataan Ridwan untuk ditanyakan kepada Ridwan.
Airlangga menegaskan Munas untuk pemilihan ketua umum Partai Golkar tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yakni Desember 2024.
"Munas bulan Desember," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3).
TERPOPULER
