Bambang mengatakan jika digabungkan dampak kerusakan lingkungan kawasan hutan dan non kawasan hutan bisa membuat negara harus merugi mencapai Rp271 triliun.
"Kalau semua digabungkan kawasan hutan dan non-kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp 271.069.688.018.700," kata Bambang saat konpres di Kejagung pada awal pekan ini.
Menurut Bambang prakiraan dampak kerusakan itu berdasarkan hasil perhitungan dan verifikasi lapangan serta pengamatan via satelit periode 2015 hingga 2022.
Prakiraan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan totalnya mencapai Rp 223,36 triliun dengan rincian biaya kerugian lingkungan Rp 157,83 triliun, kerugian ekonomi lingkungan Rp 60,27 miliar, dan pemulihan lingkungan Rp5,26 miliar sehingga totalnya Rp223,36 triliun
Sedangkan total kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan (APL) mencapai Rp 47,70 triliun, bila dijabarkan kerugian lingkungan Rp 25,87 triliun, kerugian ekonomi lingkungan Rp 15,2 triliun, dan pemulihan lingkungan Rp 6,62 miliar.
"Kalau semua digabung kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271,06 triliun," jelas Bambang.
