Suara.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, sikap Indonesia yang tegas tidak akan melakukan normalisaai huhungan dengan Israel. Penegasan itu disampaikan menyusul pihak yang mendorong normalisaai hubungan..
"Dari waktu ke waktu selalu ada pihak-pihaj yang mengatakan sudah waktunya Indonesia melakukan normalisasi, buat kita posisi kita jelas seperti yang saya sampaikan," kata Retno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Dia mengakui banyak tekanan agar Indonesia melalukan normalisaai hubungan dengan Israel. Ia memandang hal itu biasa. Terpenting posisi Indonesia tidak berubah, tetap tidak akan lakukan normalisaai hubungan dengan Israel.
Baca Juga: Situs Nuklir Iran Dikhawatirkan Jadi Sasaran Balas Dendam Israel
"Banyak banget lah, itu biasa di dalam dunia internasional, harapan dan tekanan. Tapi sejauh ini posisi kita tetap no," kata Retno.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menepis kabar Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel untuk bergabung dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebagaimana pemberitaan yang kini ramai.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya, menegaskan tidak ada rencana Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
"Terkait isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini," kata Iqbal, dikutip Jumat (12/4/2024).
Ia menyampaikan posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution.
"Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak bangsa Palestina," kata Iqbal.
Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Menlu Retno Jalin Upaya Diplomatik Dorong Negara-negara Tahan Diri
Sementara itu, mengenai keanggotaan Indonesia di OECD, Iqbal menegaskan proses keanggotaan Indonesia akan memakan waktu cukup panjang. Ia berujar peta jalan keanggotaan berdasarkan rencana akan diadopsi pada Mei mendatang.
"Dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia," ujar Iqbal.
Bukan hanya memakan waktu yang panjang saja, melainkan setiap negara juga memerlukan waktu berbeda untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD.
"Semua tergantung kesiapan negara tersebut. Beberapa negara memerlukan waktu 3 tahun, beberapa lagi memerlukan lebih dari 5 tahun," kata Iqbal.
TERPOPULER
