Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah rangkaian acara pada Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII di Surabaya, pada hari Kamis, 25 April 2024.
Keterangan tersebut telah disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, pada hari Selasa, 23 April 2024. Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha ini akan diserahkan secara langsung oleh Jokowi kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
Selain kedua tokoh tersebut, beberapa kepala daerah lainnya juga akan menerima penghargaan serupa. Di antaranya adalah Gubernur Jawa Timur 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bojonegoro 2018-2023 Anna Mu'awanah, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga akan menerima Satyalencana.
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil Penilaian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 terhadap Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021. Dalam rencananya, acara tersebut juga akan mencakup penyerahan piagam penghargaan kepada 29 pemerintah daerah (pemda) oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Arti Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada kepala daerah yang berprestasi dalam memperingati Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII.
Dua kegiatan utama dalam rangkaian peringatan Hari Otoda Tahun 2024, seperti yang dilaporkan melalui situs web Pemerintah Kota Surabaya, adalah sebagai berikut:
1. Upacara Peringatan Hari Otoda Tahun 2024 yang akan diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB di Balai Kota Surabaya.
2. Malam Penghargaan Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) yang dimulai pada pukul 18.30 WIB di Ball Room Grand City Mall Surabaya.
Baca Juga: Gibran Diguyur Wejangan Wapres Maruf: Harus Kompak dengan Prabowo Saat Menjabat
Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha diberikan kepada pemimpin daerah atas pencapaiannya. Hal ini berdasarkan hasil Penilaian Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2022 terhadap Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021.
