Suara.com - Banjir dan kemacetan di Jakarta menjadi masalah yang sering dialami warga dan sulit untuk ditangani oleh Pemprov DKI Jakarta. Terkait masalah besar itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mengatasinya.
"Misal soal banjir, turap dulu saja semua sungai. Kan saya pernah cerewet (soal banjir). Kalau di Jakarta dikatakan tidak banjir, bohong. Itu pasti banjir," kata Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan upaya penanggulangan banjir sudah memiliki anggarannya tersendiri, sehingga pengerukan saluran hingga kali dapat dilakukan secara berkala untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta.
"Siapapun gubernur maupun penjabat gubernur kalau enggak sedikit radikal untuk masalah banjir, ya Jakarta tetap banjir," ucap Prasetyo.
Baca Juga:
18 RT di Jaktim Terendam Banjir karena Luapan Kali Ciliwung, Ketinggian Air Ada yang Mencapai 80 Cm
Selain itu, Prasetyo juga meminta Heru mengevaluasi terkait masalah kemacetan di Jakarta yang sampai saat ini masih sering terjadi. Menurut Prasetyo, Heru perlu mengambil tindakan tegas dalam menangani kemacetan di Jakarta.
"Kedua bicara masalah macet, istilahnya di penyangga Jakarta, itu juga kan harus tegas. Kita sebagai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kalau tidak tegas, ya pasti macet tidak akan hilang," ucap Prasetyo.
Baca Juga:
Baca Juga: PSI Ingatkan Heru Budi Soal Makelar Tanah Pembayaran Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung
Ganjar-Mahfud Tak Saksikan Langsung Prabowo Jadi Presiden Terpilih, Atas Perintah Megawati?
Masalah lain yang belum bisa diatasi oleh Heru, kata Prasetyo yakni soal tata ruang di Jakarta. Prasetyo menyebut masih ada lingkungan kumuh di Jakarta, bahkan lokasinya tidak jauh dari Istana Negara.
Baca Juga:
Dibuang PDIP, Airlangga Akui Jokowi-Gibran Sudah Masuk Golkar: Tinggal Formalitas Saja
Dilepeh PDIP, Golkar Sambut Baik Kabar Jokowi-Gibran Bergabung: Amin, Kami Anggap Doa
"Nah di tata ruang ini ada peraturan, misalkan, ada salah satu wilayah Kebon Jeruk peruntukannya harus hunian bukan buat komersial, tetapi di situ ada hotel. Artinya aturannya sudah ditabrak," kata Prasetyo.
