REGIONAL:
Suara.com - Calon Wakil Presiden (cawapres) 03 Mahfud MD tidak mau menjawab mengenai kemungkinan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
Awalnya saat tampil di podcast Close The Door, Deddy Corbuzier menanyakan apakah Mahfud MD berkeinginan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran jika ditawari menjadi menteri.
Baca Juga:
Jawaban Berkelas Mahfud MD Soal Tawaran Gabung ke Pemerintahan Prabowo
"Ini pertanyaan yang dijawab apapun menjadi kontroversial kan. Ketika orang mengatakan oke nanti jadi masalah, di mana letak standar etiknya. Oleh karena itu saya tidak akan menjawab itu kecuali ke pihak berwenang atau yang punya hak untuk menanyakan itu atau mendapat jawaban itu," kata Mahfud MD di Youtube Deddy Corbuzier.
Sebab Mahfud mengaku punya standar etik sendiri dalam menentukan sikap ketika ditawari jabatan oleh pemerintah. Yang ada di pikiran Mahfud, orang yang mendapat jabatan semestinya adalah orang yang mendukung paslon tersebut bukan lawannya.
"Saya punya standar etik saya begini, jabatan-jabatan itu harus diberikan kepada teman-teman yang ikut kalau diberikan kepada lawannya untuk apa juga orang mendukung dukung. Itu pikiran saya," kata Mahfud.
Atas dasar prinsip itu, Mahfud mengaku pernah menolak jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di periode pertama Presiden Jokowi.
Mantan Ketua MK ini bercerita pernah dihubungi Luhut Binsar Pandjaitan beberapa bulan setelah kabinet kerja Jokowi-JK terbentuk.
Saat itu Luhut menawari Mahfud MD menjadi Menko Polhukam tapi ditolak mentah-mentah oleh Mahfud dengan alasan berbeda kubu ketika Pilpres 2014.
Seperti diketahui pada Pilpres 2014, Mahfud MD adalah Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Beberapa bulan kabinet terbentuk, saya dihubungi Pak Luhut untuk menjadi Menko Polhukam saat itu. Saya bilang, Pak Luhut saya nggak bisa, secara etis tidak bisa. Saya harus menunjukkan dahulu bahwa saya harus berperan," kata Mahfud.
Itulah mengapa kemudian Mahfud MD ditunjuk menjadi Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mendukung program-program Presiden Jokowi.
TERPOPULER