Suara.com - Pemerintah diminta menerbitkan regulasi untuk memblokir game daring yang tidak sesuai aturan. Hal ini dirasa perlu sebagai upaya melindungi anak di ranah daring.
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (26/4/2024).
"Peran pemerintah membuat regulasi dan menciptakan teknologi untuk memantau dan memblokir game online yang tidak sesuai aturan," kata Kawiyan.
Menurutnya penerbit gim juga wajib memenuhi peraturan tersebut dan harus transparan mengenai produknya kepada masyarakat.
"Penerbit juga berkewajiban memenuhi peraturan tersebut dan harus transparan atas produknya kepada masyarakat," katanya.
Menurut dia, gim daring yang mengandung kekerasan ataupun konten-konten digital lainnya yang mengandung kekerasan, perilaku menyimpang, dan judi online dapat diblokir, sebagaimana aturan Permenkominfo Nomor 2 Tahun 2024.
"Dari aturan tersebut, jelas bisa (blokir) jika memang imbasnya ke perilaku anak-anak yang mengikuti gim tersebut," kata Kawiyan.
Hingga saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mempertimbangkan rekomendasi pemblokiran gim daring seperti Free Fire, yang dikhawatirkan berdampak negatif terhadap anak-anak yang mengaksesnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya penerapan aturan batasan usia dalam mengakses gim dan konten daring serta peran orang tua dalam memantau anak-anak yang mengakses gim dan konten daring. (Antara)
TERPOPULER
