Kumpulkan KTP Buat Maju Pilkada DKI Jalur Independen, Relawan Teman Bung Fajrie Malah Diminta Sembako

Suara.com - Komisaris PT Petrokimia, Noer Fajrieansyah berencana maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 lewat jalur independen. Untuk memenuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), relawan pun mulai mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan.

Koordinator Teman Bung Fajrie (TBF) Rachmat Ariyanto mengaku perjuangan mendapatkan KTP warga Jakarta tidaklah mudah. Bahkan, banyak orang yang menolak memberikan KTP kepada relawan.

Tak hanya itu, ada juga warga yang tak mau memberikan KTP secara cuma-cuma. Mereka, kata Rachmat, meminta imbalan seperti barang sembako.

"Jadi ketika kita minta surat dukungan ya pasti ada tuh (warga nanya) 'ada minyaknya (sembako) enggak?'," ujar Rachmat usai berkonsultasi ke KPU DKI, Senin (6/5/2024).

Rachmat menyebut perilaku masyarakat yang meminta imbalan ini merupakan imbas dari Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sarat akan politik uang atau money politic.

"Banyak sekali kendalanya, pertama ya karena belum selesai soal katanya pemilu yang brutal gitu ya, soal money politic segala macam," ucapnya.

Rachmat menyatakan pihaknya tidak akan menggunakan cara money politic dalam menggalang dukungan warga. Pihaknya lebih ingin mengandalkan gerakan relawan yang kebanyakan merupakan anggota dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

"Karena bang Fajrie lahir dari rahim aktivis, kebetulan dia besar dari HMI. Jadi sejauh ini 100.000 itu dikerjakan oleh kader-kader HMI Jakarta," tuturnya.

Usai berkonsultasi dengan KPU soal pemenuhan syarat untuk calon independen, Rachmat menyoroti soal persyaratan 618.968 KTP yang harus dikumpulkan kandidat independen. Sejauh ini, relawan TBF baru mengumpulkan sekitar 100 ribu KTP warga Jakarta.

Kendati demikian, ia meyakini Bendahara Umum GP Anshor itu bakal bisa memenuhi persyaratan dari KPU agar Fajrieansyah bisa menjadi kandidat Pilkada independen sampai batas waktu yang ditentukan.

"Kita akan coba maksimal tapi kan kebetulan timnya sudah sampai di lima wilayah dan sudah ada di kita sudah disesuaikan dengan apa yang diminta KPU dan kita tinggal lengkapi kekurangannya," pungkasnya.