Suara.com - Pencopotan foto wajah Presiden Joko Widodo atau Jokowi ternyata tidak hanya di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Sejumlah kantor DPD PDIP yang lain disebut juga melakukan hal yang sama karena kecewa dengan Jokowi.
"Kami mendapat informasi itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan sebagai respons" kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditemui usai menghadiri acara Halal Bihalal Barikade 98' di Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).
Pencopotan itu kata Hasto, merupakan bentuk respons DPD di sejumlah daerah atas tindakan dugaan pelanggaran yang dilakukan Jokowi belakangan ini.
"Bahwa seorang presiden sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi dan Undang-Undang dengan selurusnya ketika prinsip-prinsip itu dilanggar dan tidak memberikan keteladanan maka muncul berbagai respons," ucap Hasto.
Meski begitu, Hasto mengklaim partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri tidak pernah memerintahkan untuk mencopot foto wajah Jokowi.
"Tidak ada arahan dari DPP PDIP karena presiden saat ini adalah Pak Jokowi dan wakilnya adalah Pak Kyai Ma'ruf, beliau kami hormati," tegas Hasto.
Sebagai informasi, tidak adanya foto presiden di kantor DPD PDIP Sumut awalnya diketahui dari unggahan video di akun Instagram mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Kala itu, Edy menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumut ke kantor DPD PDIP Sumut.
Dalam video tersebut, terlihat sejumlah petinggi PDIP Sumut duduk di depan bersama Edy. Di dinding bagian atas ruang tersebut, terlihat foto Garuda Pancasila dan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin di sisi kiri.
Sementara foto Jokowi yang seharusnya berada di sebelah kanan Garuda Pancasila tidak tampak terpasang.
Dianggap Melecehkan
Sebelumnya Bendahara Umum kelompok relawan Joko Widodo (Jokowi) Pro Jokowi (Projo), Panel Barus buka suara terkait tidak adanya foto Jokowi di ruang rapat koordinasi (rakor) PDIP Sumatera Utara.
Panel menilai tindakan tersebut telah melecehkan Jokowi sebagai Presiden RI
"Menurut saya itu perlakuan yang kurang pantas terhadap Presiden RI, Presiden itu simbol negara, rakyat pasti tidak berkenan Presiden dilecehkan seperti itu," kata Panel saat dihubungi, Selasa (7/5/2024)
Panel menyebut sikap PDIP Sumut itu bisa berdampak saat ajang kontestasi Pilkada serentak 2024 mendatang.
TERPOPULER
