Suara.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, berharap rencana penjualan 417 bus Transjakarta bekas segera terwujud. Apalagi, prosesnya sudah tertunda sejak satu tahun lalu.
Syafrin pun menegaskan rencana penghapusan dan penjualan aset Transjakarta itu tidak berhubungan dengan kasus korupsi tahun 2012-2013 seperti yang dipersoalkan DPRD DKI.
Pada tahun tersebut, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, terbukti melakukan korupsi pengadaan armada bus Transjakarta senilai Rp1 triliun.
"Itu kesemuanya adalah bus-bus yang sudah digunakan di layanan transjakarta dan terbebas dari permasalahan pengadaan barang jasa sebelumnya," ujar Syafrin kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).
Syafrin mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya aset bus tersebut kepada Badan Pencatatan Aset Daerah (BPAD) DKI. Ia meyakini setelah terjual nanti tidak akan menimbulkan masalah.
"Artinya, kesemuanya bus ini sudah dioperasionalkan dan secara usia teknis maupun usia ekonomisnya itu sudah berakhir. Sehingga, ini diserahkan ke BPAD utk dihapuskan asetnya," ucap Syafrin.
Oleh karena itu, Syafrin berharap DPRD DKI Jakarta segera mengizinkan penghapusan dan penjualan aset 417 bus Tranjakarta yang diusulkan sejak tahun lalu.
Saat mengusulkan penghapusan aset, Dishub DKI menyebut bus Transjakarta ini akan dijual atau pindah tangan kepada pihak lain dengan cara lelang dengan nilai sekitar Rp21,3 miliar.
Berdasarkan Pasal 331 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa pemindahtanganan barang atau aset milik daerah dengan nilai lebih dari Rp5 miliar perlu mendapat persetujuan dari DPRD.
"Rekan-rekan BPAD sudah mengajukan untuk mohon persetujuan dari DPRD untuk penghapusannya otomatis. Tinggal menunggu surat persetujuan itu dan selanjutnya oleh BPAD ke proses lelang," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus 417 bus tua milik PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) belum juga bisa terwujud. Padahal, pengajuan untuk penjualan bus dan kerangkanya itu sudah disampaikan sejak tahun lalu.
Rencana ini tak bisa dijalankan lantaran hingga kini DPRD DKI belum juga menerbitkan izin pelepasan aset.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi mengakui memang pihaknya belum mengeluarkan izin. Sebab, DPRD belum juga menerima dokumen lengkap terkait bus-bus tua itu yang diminta kepada Pemprov DKI.
“Kita tadi minta data-data, surat-surat mereka, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diserahkan kepada kita data-data itu,” ujar Rasyidi kepada wartawan, Jumat (17/5/2024).
Menurut Rasyidi, DPRD tak bisa langsung menerbitkan izin penjualan. Pihaknya perlu memastikan aset bus Transjakarta yang akan dijual memang sudah tak lagi layak beroperasi sesuai aturan pelepasan aset.
