Gibran Makin Rajin Muncul di Krisis MBG, Respons Pemerintah atau Bangun Citra Politik?

Suara.com - Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah guncangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini memantik perhatian publik.

Tak sebatas meninjau teknis lapangan, ia melangkah lebih jauh dengan menemui keluarga korban dugaan keracunan, menjamin seluruh biaya pengobatan ditanggung negara, hingga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas nama pemerintah.

Langkah responsif ini menghadirkan pertanyaan krusial: mengapa Gibran memilih turun langsung di titik-titik krisis MBG?

Gibran Muncul di Tengah Rentetan Masalah MBG

Pertanyaan soal peran Wapres Gibran mengemuka ketika program MBG berulang kali diterpa persoalan. Di tengah rentetan dugaan keracunan, Gibran tercatat setidaknya dua kali turun langsung menemui korban sepanjang September 2026.

Pada 11 September, Gibran mendatangi korban dugaan keracunan MBG di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dua pekan lebih kemudian, pada 28 September, ia kembali turun ke lapangan dengan mengunjungi korban yang dirawat di RSUD Limpung dan Puskesmas Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Di Batang, Gibran meminta pasien yang masih dirawat mendapatkan pelayanan hingga pulih dan memastikan keluarga tidak dibebani biaya pengobatan. Ia turut meminta mekanisme penjaminan biaya benar-benar berjalan di fasilitas kesehatan.

"Prioritas pertama adalah kesehatan korban. Pasien yang masih dirawat harus mendapat pelayanan sampai pulih, sementara warga yang sudah pulang tetapi keluhannya kembali muncul harus tetap mudah mengakses pemeriksaan lanjutan," kata Gibran.

Frekuensi kunjungan dan momentum kehadiran Gibran itu yang kemudian memunculkan berbagai penilaian publik.

Dari Meminta Maaf sampai Meminta Anak Membawa Bekal

Kehadiran Gibran di tengah persoalan MBG tidak berhenti pada pertemuan dengan korban dan permintaan maaf.

Sebelumnya di Karo, Gibran meminta anak yang belum pulih tidak dipaksakan kembali ke sekolah. Ia juga menyarankan agar anak membawa bekal dari rumah selama proses pemulihan. Dalam kunjungan tersebut, Gibran juga menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintah.

Dalam kunjungannya ke Batang, ia bahkan menyampaikan pesan langsung kepada keluarga korban mengenai makanan yang dikonsumsi anak setelah mengalami dugaan keracunan.

Pesan Gibran di Batang kemudian terdengar lebih tegas setelah ia berdialog dengan orang tua siswa. Pernyataan itu terekam dalam video dan kemudian beredar luas di media sosial.

"Bawa bekel dari rumah, MBG jangan dimakan," ujar Gibran saat berbicara dengan salah satu orang tua siswa di Batang.

Di lokasi yang sama, Gibran tidak hanya memberikan imbauan kepada keluarga korban. Ia meminta proses investigasi dugaan keracunan segera diselesaikan dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada keluarga.

Kenapa MBG Menjadi Panggung yang Strategis?

Rangkaian kunjungan Gibran tersebut berlangsung pada program yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah sendiri menempatkan MBG sebagai program strategis, dengan cakupan penerima manfaat yang terus diperluas.

Maka dari itu, setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG tidak hanya menjadi masalah teknis di tingkat penyedia makanan. Kasus dugaan keracunan juga langsung bersentuhan dengan anak-anak, orang tua, sekolah, layanan kesehatan, dan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Di tengah situasi tersebut, Gibran memilih masuk langsung ke ruang yang paling sensitif, yakni bertemu korban dan orang tua mereka. Di Batang, ia meninjau rumah sakit dan puskesmas, lalu berdialog dengan wali murid di sekolah yang terdampak.

Pesan yang dibawa Gibran pun tidak semata mempertahankan keberlanjutan program. Ia meminta korban mendapat penanganan, investigasi dipercepat, hasilnya dibuka kepada keluarga, serta tata kelola MBG diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang.

Posisi tersebut membuat Gibran tampil bukan hanya sebagai pejabat yang datang ketika program pemerintah bermasalah. Ia mengambil ruang komunikasi langsung dengan penerima manfaat.

Dari sini, pertanyaan mengenai posisi politik Gibran menjadi relevan untuk diuji lebih jauh.

Apakah kehadiran berulang di tengah krisis MBG hanya bentuk respons seorang Wapres terhadap persoalan program pemerintah, atau sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun identitas politiknya sendiri?

Adakah Motif Politik di Balik Pergerakan Gibran?

Intensitas Gibran turun langsung menemui korban MBG kemudian memunculkan pembacaan yang berbeda. Di satu sisi, langkah tersebut dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab Wakil Presiden ketika program pemerintah menghadapi persoalan serius.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai kehadiran Gibran di tengah korban menunjukkan pemerintah tidak lepas tangan.

"Pemerintah melalui representasi Gibran menunjukkan pemerintah terus hadir di saat rakyatnya tengah tertimpa musibah," ujar Ari.

Menurut dia, kehadiran langsung pejabat negara dapat menjadi pesan bahwa persoalan yang menimpa masyarakat mendapat perhatian pemerintah.

"Setidaknya Gibran memberi sinyal bahwa dirinya bukan sosok yang selama ini terkonstruksikan dalam pandangan publik sebagai orang "yang tidak bisa bekerja" tetapi adalah figur dari orang yang bisa bekerja bahkan mengambil celah yang selama ini luput dari perhatian Presiden dan para pembantunya," ungkap Ari.

Namun, pembacaan berbeda muncul dari Guru Besar UGM, Gabriel Lele. Ia melihat pergerakan Gibran di tengah krisis MBG juga berpotensi menjadi ruang untuk membangun panggung politiknya sendiri.

"Ini kan sudah mulai menjelang, kita tahulah ya ada riak-riak di antara beliau berdua (Prabowo-Gibran). Sehingga saya kira Wapres ingin memanfaatkan momentum tertentu ya untuk mulai mencari panggung politik," kata Gabriel.

Perbedaan pembacaan tersebut juga menyentuh batas antara fungsi Gibran sebagai Wakil Presiden dan upaya membangun positioning politik.

Kunjungan langsung memang dapat menjadi bagian dari respons pemerintahan, tetapi pola kemunculan, pesan yang disampaikan, dan ruang publik yang dipilih membuat langkah itu sekaligus dapat dibaca dalam konteks pembentukan citra politik.

Membedakan Respons Krisis dan Manuver Politik

Pandangan lain disampaikan Guru Besar Ilmu Politik UMY Ridho Al-Hamdi. Ia menilai pola kunjungan Gibran dapat dibaca sebagai upaya membangun citra kepedulian di tengah persoalan MBG.

"Ya bangun citra ajalah, gitu, ya pola-pola yang dilakukan bapaknya," kata Ridho kepada Suara.com, Kamis (1/10/2026).

Namun, untuk membedakan respons krisis dengan manuver politik, ukurannya tidak cukup hanya melihat seberapa sering pejabat datang ke lokasi korban.

Ridho menilai langkah yang lebih substantif justru harus terlihat dari perubahan kebijakan dan evaluasi terhadap program.

"Stop dulu MBG, program MBG ini, gitu loh. Stop dulu program MBG, lalu adakan evaluasi total," tegas Ridho.

Ukuran tersebut penting karena sejauh ini kunjungan Gibran lebih banyak terlihat dalam bentuk respons dan komunikasi publik.

Selain itu, perlu dilihat apakah respons pemerintah menghasilkan pembenahan tata kelola MBG. Menurut dia, berbagai masukan dari pemerhati dan organisasi masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar diimbangi dengan pembentukan citra positif.

Dengan demikian, menyebut langkah Gibran sebagai manuver politik masih memerlukan indikator yang lebih konkret.

Pertanyaan kuncinya bukan hanya apakah Gibran hadir di tengah korban, tetapi apakah kehadiran itu menghasilkan keputusan, evaluasi, atau perubahan kebijakan yang dapat dirasakan penerima manfaat.

"Nah, kalau benar-benar peduli ya jangan kemudian diteruskan begini. Tapi ya apa sih prioritas pendidikan? Yang penting kan ya gaji para gurunya, fasilitasnya. Lah, gimana ada makan tapi fasilitas sekolahnya buruk?" ujar Ridho.

Pada akhirnya, tanpa perubahan kebijakan yang terukur, langkah tersebut tetap dapat dibaca dalam dua sisi: sebagai respons seorang Wapres terhadap krisis sekaligus komunikasi publik yang berpotensi membentuk citra politik.