Sebut Tak Masuk Akal Gazalba Saleh Dibebaskan, Eks Penyelidik KPK: Awal Kekacauan Ini Adalah...

Suara.com - Mantan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aulia Postiera menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang membebaskan Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh tidak masuk akal. Terlebih, kata Aulia, Majelis Hakim beralasan jaksa KPK tidak memiliki surat delegasi dari Jaksa Agung  sesuai asas single prosecution system.

"Dikabulkannya eksepsi terdakwa korupsi Hakim Agung Gazalba Saleh menurut saya enggak masuk akal," kata Aulia saat dihubungi, Selasa (28/5/2024).

Baca Juga: Perintahkan Jaksa KPK Bebaskan Gazalba Saleh, Hakim: Hanya Formalitas Saja

Dia menjelaskan dalam undang-undang KPK diatur bahwa lembaga antirasuah itu memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi.  

Aulia juga menilai keterbatasan kewenangan KPK ini merupakan buah dari revisi undang-undang KPK pada 2019 lalu.

"Menurut saya, awal kekacauan ini adalah revisi UU KPK tahun 2019, di mana pada UU No 19 tahun 2019, Pimpinan KPK bukan lagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum," ujar Aulia.

Baca Juga: Bela KPK, Novel Baswedan Kaget Hakim Gazalba Saleh Dibebaskan: Sebuah Kemunduran!

Dia menyebut bahwa Pasal 12A UU No. 19 Tahun 2019 berbunyi, 'Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.

"Jika yang dimaksud oleh Majelis Hakim adalah pasal ini, maka hal ini harus segera dituntaskan oleh Pimpinan KPK dan  harus melakukan banding atas putusan ini," tegas Aulia.

Jika jaksa tidak mengajukan banding, Aulia mengaku khawatir seluruh perkara yang ditangani KPK akan mengalami hal serupa.

Hakim Gazalba Dibebaskan usai Ajukan Eksepsi

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menerima eksepsi mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) nonaktif Gazalba Saleh dalam putusan sela.

Baca Juga: Novel Baswedan Prihatin Soal Permasalahan KPK di Level Pimpinan

“Mengadili, satu, mengabulkan nota keberatan dari tim penasehat hukum Terdakwa Gazalba Saleh tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri di ruang sidang PN Tipikor Jakarta, Senin (27/5/2024).

Dia juga menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima.

“Memerintahkan terdakwa Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” tegas Fahzal.

Dia menjelaskan KPK tidak pernah menyerahkan surat pendelegasian kewenangan penuntutan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk jaksa KPK dalam kasus Gazalba Saleh.

“Namun, jaksa yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam hal ini Direktur Penuntutan KPK tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi sesuai dengan asas Single Prosecution System,” tandas Hakim Fahzal.